RAPBN 2027 Naik, Belanja Negara Tembus Rp4.106 Triliun

Postur sementara RAPBN 2027 kembali mengalami penyesuaian setelah Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah melakukan pembahasan pada Senin, 7 September 2026.

Belanja negara sementara dinaikkan Rp9,1 triliun, dari rancangan awal Rp4,097,2 triliun menjadi Rp4,106,3 triliun. Agar kenaikan pengeluaran tersebut tidak memperlebar defisit, target pendapatan negara juga dinaikkan dalam jumlah yang sama, dari Rp3,426 triliun menjadi Rp3,435,1 triliun.

Dari sisi penerimaan, target pendapatan perpajakan naik Rp4 triliun menjadi Rp2,912 triliun. Angka tersebut terdiri dari penerimaan pajak sekitar Rp2,593,4 triliun serta kepabeanan dan cukai Rp318,6 triliun.

Sementara itu, target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dinaikkan sekitar Rp5,1 triliun dari Rp517,4 triliun menjadi Rp522,5 triliun, sedangkan penerimaan hibah tetap sekitar Rp0,7 triliun.

Kenaikan PNBP antara lain ditopang ekspektasi penerimaan sumber daya alam dan pergerakan harga komoditas.

Pada sisi pengeluaran, Belanja Pemerintah Pusat bertambah menjadi sekitar Rp3,371,3 triliun. Penambahan Rp9,1 triliun diarahkan ke belanja kementerian/lembaga (K/L), yang naik dari Rp1,504,7 triliun menjadi sekitar Rp1,513,8 triliun.

Sementara belanja non-K/L disebut tetap sekitar Rp1,857,5 triliun dan Transfer ke Daerah (TKD) tetap Rp735 triliun. Rincian kementerian dan lembaga yang memperoleh tambahan tersebut masih akan didalami dalam pembahasan Panitia Kerja Banggar.

Meski pendapatan dan belanja bertambah, pemerintah dan Banggar sepakat tidak mengubah defisit RAPBN 2027.

Defisit tetap dipatok Rp671,2 triliun atau 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan keseimbangan primer masih defisit sekitar Rp20,9 triliun.

“Defisit anggaran dari pendapatan dikurangi belanja Rp671,2 triliun.” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah.

Dengan kata lain, tambahan belanja Rp9,1 triliun dikejar melalui tambahan penerimaan dengan nilai yang sama, bukan melalui pelebaran defisit.

Untuk asumsi ekonomi makro, pemerintah dan Komisi XI DPR telah menyepakati pertumbuhan ekonomi 2027 sebesar 6 persen, inflasi 2,5 persen, nilai tukar rupiah Rp17.500 per dolar AS, serta yield atau suku bunga SBN tenor 10 tahun sebesar 6,9 persen.

Target pertumbuhan 6 persen menjadi salah satu bagian paling ambisius RAPBN 2027.

“Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mencapai 6 persen di tahun 2027, dibutuhkan akselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen.” ujar Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

Target RAPBN 2027 juga masuk hingga indikator kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan DPR menyepakati tingkat kemiskinan 6-6,5 persen, kemiskinan ekstrem 0-0,5 persen, tingkat pengangguran terbuka 4,30-4,87 persen, serta rasio gini 0,360–0,365.

Indeks Modal Manusia ditargetkan 0,575, sedangkan GNI per kapita ditargetkan US$5.800-US$5.840, atau sekitar Rp98,54 juta-Rp99,22 juta per tahun.

Pemerintah dan DPR juga menyepakati target yang lebih dekat dengan lapangan kerja dan masyarakat perdesaan.

Penciptaan lapangan kerja baru ditargetkan 2,57 juta-3,49 juta orang, dengan proporsi pekerjaan formal mencapai 40,81 persen.

Nilai Tukar Petani (NTP) ditargetkan berada pada 126–128 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 106–110.

Dalam skala belanja, RAPBN 2027 diarahkan untuk delapan klaster prioritas: kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana; ekonomi kerakyatan dan desa; serta penurunan kemiskinan.

Pembahasan Banggar dan pemerintah masih berlanjut, termasuk pendetailan alokasi belanja K/L yang dijadwalkan masuk pembahasan lanjutan.

RAPBN baru menjadi APBN setelah seluruh rangkaian pembahasan DPR-pemerintah selesai dan RUU APBN 2027 mendapat persetujuan.

Untuk sementara, arah besarnya sudah terlihat: pemerintah mengejar ekonomi tumbuh 6 persen dan sejumlah indikator kesejahteraan yang lebih baik, sembari mempertahankan batas defisit di 2,4 persen PDB.

Sumber: Kementerian Keuangan