Hanta Yuda Rekom 5 Agenda Naikkan Approval Rating
- Modal kepercayaan publik tetap kokoh di angka 63,2%, menyisakan ruang pemulihan yang lebar untuk mengatrol angka kepuasan yang kini berada di level 55,1%.
- Pelayanan dasar masyarakat menorehkan rapor impresif dengan tingkat kepuasan di atas 60% pada sektor pendidikan, kesehatan, sosial budaya, dan pertahanan.
- Pemerintah didorong memprioritaskan daya beli, kalibrasi sasaran MBG-KDMP, penegakan hukum antikorupsi yang adil, keharmonisan pimpinan, serta relasi sehat dengan oposisi.
JAKARTA — Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda, merumuskan lima arahan strategis bagi pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk mendongkrak tingkat kepuasan publik. Langkah pemulihan ini dinilai sangat potensial mengingat besarnya modal kepercayaan masyarakat yang saat ini bertengger kuat di angka 63,2 persen.
"Selisih antara trust 63,2% dan approval 55,1% adalah ruang bagi pemerintah untuk melakukan recovery, dan ini sangat sangat mungkin. Pemerintah tidak mengalami krisis kepercayaan, yang terjadi adalah alarm waspada potensi krisis kepuasan," kata Hanta Yuda pada rilis Survei Nasional 'Membaca Tren Kepuasan Publik Pemerintahan Prabowo-Gibran', Senin (31/8/2026).
Walaupun publik memberikan sejumlah catatan evaluasi, apresiasi masyarakat sejatinya masih sangat positif pada berbagai sektor pelayanan dasar. Kinerja di ranah Pendidikan, Sosial Budaya, Kesehatan, dan Pertahanan Keamanan berhasil mencetak rapor biru dengan tingkat kepuasan yang seluruhnya melampaui 60 persen.
Lima agenda taktis tersebut mencakup 5 bidang kerja pemerintah. Guna memastikan rapor kinerja kembali meningkat secara optimal, terdapat langkah taktis yang wajib segera dieksekusi oleh jajaran kabinet.
"Pemerintah harus segera menjalankan 5 agenda untuk mengembalikan approval rating," jelas Hanta.
Arahan pertama menuntut negara untuk memprioritaskan perlindungan daya beli masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja masif dan penguatan Bantuan Langsung Tunai (BLT). Selanjutnya, pemerintah juga didorong agar segera mengalibrasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) demi memastikan efektivitas manfaatnya.
Pada aspek penegakan hukum, komitmen pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu menjadi prasyarat mutlak untuk memulihkan wibawa peradilan di mata rakyat. Selain itu, soliditas hubungan antara figur Presiden dan Wakil Presiden juga harus dijaga ketat demi menjamin berjalannya roda pemerintahan yang stabil.
Baca Juga: Kabinet Bayangan Viral: Para Pengkritik Kini Jadi “Menteri”
Kehadiran oposisi yang proporsional di parlemen turut menjadi elemen esensial dalam menciptakan iklim pengawasan yang sehat dan demokratis. Berbekal legitimasi kepercayaan 63,2 persen serta kemauan untuk mengeksekusi kelima arahan tersebut, langkah pemerintahan Prabowo-Gibran menuju visi kesejahteraan bangsa diproyeksikan akan berjalan semakin mulus.
( tim / ahm )
Komentar (0)