Survei Tempo Bukti Ekonomi Berbicara Lantang dari Pidato

Di tengah hiruk-pikuk politik menjelang tahun ketiga pemerintahan Prabowo-Gibran, sebuah survei dari Tempo Data Science mengirimkan sinyal yang jernih sekaligus mengkhawatirkan. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah merosot tajam ke angka 37 persen, turun 38 poin persentase hanya dalam delapan bulan sejak Desember 2025.

Ini bukan sekadar angka. Ia adalah cermin dari gelombang kegelisahan yang lebih dalam, yang berakar pada satu kata: ekonomi. Survei yang dilakukan pada 31 Juli hingga 11 Agustus 2026 terhadap 1.260 responden di 38 provinsi ini menemukan bahwa 68 persen masyarakat menilai kondisi ekonomi nasional sedang buruk atau memburuk.

Ekonomi Sehari-hari: Denyut Nadi yang Berdetak Kencang

Temuan paling fundamental dari survei ini adalah betapa kuatnya pengalaman ekonomi sehari-hari membentuk penilaian publik. Di tengah berbagai program pemerintah, termasuk program andalan Makan Bergizi Gratis (MBG), masyarakat masih bergulat dengan persoalan yang sangat konkret yakni harga pangan dan lapangan kerja.

Data menunjukkan bahwa 77 persen responden menilai harga kebutuhan pokok jauh lebih mahal, sementara 57 persen menyatakan mencari pekerjaan menjadi jauh lebih sulit. Dua persoalan ini menjadi sumber tekanan utama yang memicu ketidakpuasan. Ketika responden ditanya alasan mereka tidak puas, 27 persen menyebut harga kebutuhan pokok yang mahal atau terus naik, 14 persen menyoroti sulitnya pekerjaan, dan 13 persen menunjuk kondisi ekonomi yang tidak stabil.

Fenomena ini dapat dibaca melalui teori retrospective evaluation yang dikembangkan oleh para ilmuwan politik seperti Christopher Achen dan Larry Bartels. Dalam pendekatan ini, masyarakat adalah "pemilih retrospektif" yang menilai pemerintah berdasarkan apa yang mereka rasakan selama periode tersebut berkuasa. Pertanyaan sederhana yang mereka ajukan bukanlah "berapa banyak kebijakan yang dibuat?", melainkan "apakah hidup saya menjadi lebih baik?". Ketika harga beras dan telur terus melambung sementara lapangan kerja mengering, maka penilaian terhadap pemerintah pun ikut tertekan.

Menariknya, di tengah ketidakpuasan, mayoritas responden (52 persen) masih melihat Indonesia bergerak ke arah yang benar. Namun, optimisme ini bersifat paradoksal, sebuah tanda bahwa masyarakat membedakan antara "arah negara" yang abstrak dengan "realitas dompet" yang mereka rasakan setiap hari.

MBG: Antara Manfaat dan Persepsi

Program andalan pemerintah, MBG, menjadi studi kasus yang menarik. Hampir 99 persen responden mengetahui program ini, dan 57 persen menyatakan ada anggota keluarga yang menerimanya. Namun, di antara keluarga penerima, 51 persen menyatakan kurang puas atau tidak puas.

Meski demikian, survei ini mengingatkan agar tidak salah membaca data. MBG bukanlah penyebab utama ketidakpuasan. Hanya 8 persen responden yang menyebut MBG sebagai alasan ketidakpuasan, jauh di bawah persoalan harga pangan (27 persen) dan pekerjaan (14 persen). Bahkan di kalangan responden yang puas, 15 persen justru menyebut MBG sebagai salah satu alasannya.

Hal ini menegaskan perbedaan antara evaluasi spesifik terhadap suatu kebijakan (policy-specific evaluation) dan evaluasi menyeluruh terhadap pemerintah (government-wide evaluation). Masyarakat dapat menilai program tertentu positif, tetapi pada saat yang sama menilai pemerintah secara keseluruhan negatif karena persoalan ekonomi yang lebih besar.

Dampak Politik: Merosotnya Elektabilitas

Anjloknya kepuasan publik langsung berdampak pada peta elektoral. Elektabilitas Presiden Prabowo Subianto merosot dari 48,2 persen pada Desember 2025 menjadi 15 persen pada Agustus 2026. Sebaliknya, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melonjak dari 19,4 persen menjadi 42 persen pada periode yang sama.

Fenomena ini dapat dijelaskan melalui teori Economic Voting, yang menyatakan bahwa kinerja ekonomi adalah prediktor utama perilaku pemilih. Dalam situasi tekanan ekonomi, pemilih cenderung mencari "wajah baru" yang dianggap lebih dekat dengan rakyat. Survei menunjukkan 78 persen responden mengasosiasikan Dedi Mulyadi dengan figur yang dekat dan mau mendengarkan rakyat, sementara Prabowo lebih diasosiasikan dengan atribut "ketegasan".

Namun, General Manager Tempo Data Science Khairul Anam mengingatkan bahwa peta politik ini masih sangat cair. Hampir separuh responden (48 persen) menyatakan mungkin akan mengubah pilihan mereka sebelum hari pemilu. Ini berarti pergerakan suara masih bisa terjadi.

Tantangan ke Depan

Survei ini adalah alarm bagi pemerintah. Data menunjukkan bahwa meskipun program-program seperti MBG dan bantuan sosial dihargai, mereka tidak cukup untuk mengkompensasi tekanan ekonomi yang lebih besar. Masyarakat merindukan stabilitas harga pangan dan kepastian lapangan kerja.

"Yang terpenting bagi kami sekarang adalah fokus pada pekerjaan dulu," ujar Deputi I Badan Komunikasi Pemerintah Fahd Pahdepie, menyambut positif survei sebagai masukan untuk pembenahan kebijakan.

Tantangannya adalah menjembatani kesenjangan antara "arah negara" yang dinilai positif oleh 52 persen responden, dengan "kondisi ekonomi" yang dinilai buruk oleh 68 persen. Ini adalah pekerjaan rumah yang tidak bisa diselesaikan hanya dengan pidato atau program populis. Ini membutuhkan kebijakan ekonomi yang menyentuh akar persoalan: daya beli, harga pangan, dan penciptaan lapangan kerja yang berkualitas.