MBG Habiskan Rp101,1 T, Jadi Program Prioritas Paling Besar Sedot Anggaran

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyerap anggaran negara sebesar Rp101,1 triliun hingga pertengahan 2026. Besarnya dana yang digelontorkan pemerintah menempatkan MBG sebagai salah satu program prioritas dengan alokasi APBN terbesar tahun ini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan anggaran tersebut telah dimanfaatkan untuk menjangkau 63,13 juta penerima manfaat di berbagai daerah. Dia menegaskan penggunaan APBN untuk MBG merupakan bagian dari strategi pemerintah mempercepat pembangunan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

"Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat," ujar Purbaya.

Dia menjelaskan APBN tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pembiayaan negara, tetapi juga sebagai penyangga ekonomi (shock absorber), pendorong pembangunan (agent of development), serta pelindung masyarakat berpenghasilan rendah. Melalui fungsi tersebut, pemerintah mengarahkan belanja negara untuk menjaga daya beli sekaligus mendukung pelaksanaan program prioritas nasional.

Besarnya alokasi anggaran MBG menjadi perhatian karena nilainya melampaui banyak program strategis lainnya dalam APBN 2026. Pemerintah menilai investasi fiskal tersebut diperlukan untuk memperluas akses masyarakat terhadap pemenuhan gizi sekaligus memperkuat kualitas generasi mendatang.

Selain MBG, pemerintah juga mengalokasikan anggaran Rp13,1 triliun untuk pembangunan 104 Sekolah Rakyat permanen di berbagai daerah. Belanja tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah memperkuat sektor pendidikan dan pemerataan layanan dasar bagi masyarakat.

Dia menambahkan pemerintah tetap menjaga keseimbangan antara pembiayaan program prioritas dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan. Karena itu, berbagai bantuan sosial tetap dilanjutkan bersamaan dengan pelaksanaan MBG sebagai bagian dari kebijakan fiskal nasional.

Selain mengalokasikan anggaran besar untuk MBG, pemerintah juga melanjutkan pembiayaan berbagai program prioritas lain melalui APBN 2026. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat fungsi APBN sebagai instrumen pembangunan nasional.

"Fungsi perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan juga terus dijalankan melalui berbagai program seperti PKH, Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar dengan realisasi masing-masing mencapai Rp14,5 triliun, Rp19,7 triliun, dan Rp8,8 triliun," ujar dia.

Dia menjelaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara belanja pembangunan dan perlindungan sosial di tengah dinamika ekonomi global. Berbagai program bantuan tetap dilanjutkan agar kelompok masyarakat berpenghasilan rendah tetap memperoleh dukungan negara.

Purbaya juga memaparkan kinerja APBN hingga akhir triwulan II 2026 yang menunjukkan tren pertumbuhan positif. Pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.459,4 triliun atau meningkat 21,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Menurut dia, penerimaan perpajakan menjadi penyumbang terbesar dengan realisasi Rp1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen secara tahunan. Kenaikan tersebut ditopang oleh membaiknya aktivitas ekonomi, implementasi sistem Coretax, serta penguatan intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan.

Di sisi lain, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp152 triliun atau meningkat 3,4 persen secara tahunan. Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp271 triliun atau tumbuh 21,6 persen.

Sementara itu, realisasi belanja negara hingga akhir triwulan II 2026 mencapai Rp1.656 triliun atau meningkat 17,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja pemerintah pusat menyumbang Rp1.298,6 triliun atau tumbuh 29,4 persen secara tahunan.

"Realisasi belanja pemerintah pusat mencapai Rp1.298,6 triliun atau tumbuh sebesar 29,4 persen secara tahunan. Belanja tersebut dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi BBM maupun listrik," ucapnya.