Polemik Buku ‘Islam Ala Prabowo’, BAZNAS Buka Suara soal Dana Zakat

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI memastikan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat tidak digunakan untuk penerbitan maupun peluncuran buku Islam Ala Prabowo. Klarifikasi tersebut disampaikan setelah buku yang diluncurkan dalam agenda BAZNAS pada 2025 itu menuai polemik di tengah publik.

Polemik muncul setelah sejumlah tokoh yang namanya tercantum dalam buku tersebut mengaku tidak pernah menulis materi untuk karya berbentuk bunga rampai itu. Kondisi tersebut membuat publik mempertanyakan proses penyusunan dan keterlibatan sejumlah pihak dalam penerbitannya.

Ketua BAZNAS RI Sodik Mudjahid mengatakan pihaknya perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai posisi BAZNAS dalam kegiatan tersebut. Dia menegaskan buku tersebut bukan merupakan produk yang dibuat maupun diterbitkan oleh BAZNAS.

"Pertama, pembuatan dan penerbitan buku tersebut sama sekali tidak menggunakan dana zakat, infak, dan sedekah yang dipercayakan masyarakat melalui BAZNAS," ujar Sodik.

Dia menjelaskan keterlibatan BAZNAS dalam peluncuran buku tersebut hanya berada dalam konteks hubungan kelembagaan dan penguatan literasi dakwah keagamaan. Menurut dia, kegiatan itu bukan bentuk dukungan terhadap aktivitas politik praktis.

Peluncuran buku tersebut berlangsung dalam rangkaian kegiatan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS 2025. Saat itu, agenda tersebut juga melibatkan sejumlah lembaga seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kementerian Agama, dan MPR RI.

Dia mengatakan kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan ZIS melalui BAZNAS merupakan amanah besar yang harus dijaga. Dia menegaskan lembaganya tetap berkomitmen memastikan seluruh dana umat digunakan sesuai tujuan pengelolaan zakat.

"Saudara-saudaraku, Bapak dan Ibu para muzaki dan donatur BAZNAS yang kami hormati. Kepercayaan Bapak dan Ibu untuk mempercayakan ZIS melalui BAZNAS adalah kehormatan sekaligus tanggung jawab besar yang senantiasa kami jaga," katanya.

Dia juga menyampaikan Presiden Prabowo Subianto selama ini memberikan perhatian terhadap tugas dan fungsi BAZNAS. Menurut dia, dukungan tersebut termasuk amanah zakat, infak, dan sedekah pribadi Presiden yang disalurkan melalui lembaga tersebut.

"Selain dukungan kebijakan, beliau juga mengamanahkan zakat, infak, dan sedekah pribadi kepada BAZNAS. Bersama tim BAZNAS, saat ini kami sedang memilih beberapa program unggulan BAZNAS untuk disampaikan kepada rakyat Indonesia, yang bersumber dari dana infak dan sedekah pribadi Presiden Prabowo Subianto," ujarnya.

Sodik mengatakan BAZNAS menghormati kritik dan perhatian masyarakat terkait polemik buku tersebut. Dia menilai masukan publik menjadi bagian penting dalam menjaga transparansi dan kepercayaan para muzaki.

"Terima kasih kepada para muzaki dan kepada masyarakat yang terus mengingatkan kami untuk menjaga amanah dan kepercayaan muzaki sebaik-baiknya," tuturnya.

"Islam Ala Prabowo" Menuai Polemik

Buku Islam Ala Prabowo resmi diluncurkan pada 26 Agustus 2025 dalam acara pembukaan Rakornas BAZNAS 2025. Buku berformat bunga rampai tersebut disusun oleh Abdur Rahim Hasan, Rikal Dikri, dan Mush'ab Muqoddas.

Dalam informasi saat peluncuran, buku tersebut disebut diinisiasi oleh Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Ketua Umum MUI KH Anwar Iskandar. Namun, hingga kini sejumlah pihak yang namanya tercantum dalam buku tersebut belum memberikan klarifikasi terkait polemik yang berkembang.

Pada sampul buku tercantum sejumlah tokoh yang disebut memberikan kontribusi, di antaranya Ahmad Muzani sebagai penulis prolog dan Asep Saifuddin Chalim sebagai penulis epilog. Selain itu, terdapat pula nama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Yusril Ihza Mahendra, serta Ketua Umum MUI Jawa Tengah Noor Achmad.

Polemik semakin berkembang setelah sampul, daftar isi, dan deskripsi buku tersebar di media sosial. Sejumlah tokoh kemudian menyatakan tidak pernah menulis materi untuk buku tersebut, salah satunya Yusril Ihza Mahendra yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.

"Saya tidak menulis buku itu. Saya hanya diwawancarai oleh tim penyusunnya. Setelah wawancara selesai, saya tidak pernah melihat transkrip maupun naskah hasil wawancara sampai buku tersebut diterbitkan," kata Yusril.