Gaji Manajer Kopdes Ditanggung Negara 2 Tahun, Jadi Beban APBN?

JAKARTA — Pemerintah memastikan gaji para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) akan ditanggung melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama dua tahun. Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat operasional koperasi yang diproyeksikan menjadi jalur utama distribusi sejumlah program pemerintah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah menghitung kebutuhan anggaran untuk membayar gaji manajer KDMP. Namun, dia belum mengungkapkan besaran nominal yang harus disiapkan negara untuk membiayai kebutuhan tersebut.

"Gaji manajer Kopdes sampai dua tahun ditanggung negara, ada hitungannya, nggak besar-besar amat," kata Purbaya di Jakarta.

Menurut dia, setelah masa pembiayaan dari negara berakhir, koperasi diharapkan mampu membiayai operasionalnya secara mandiri melalui keuntungan usaha. Seluruh keuntungan dari aktivitas koperasi nantinya akan dikembalikan kepada desa sebagai bagian dari penguatan ekonomi lokal.

Purbaya meyakini KDMP memiliki peluang memperoleh keuntungan karena pemerintah berencana menyalurkan berbagai barang subsidi melalui koperasi tersebut. Dengan sistem distribusi terpusat, pemerintah berharap kebocoran penyaluran subsidi dapat ditekan.

"Jadi semuanya lewat Kopdes, dengan itu aja kalau dipastikan berjalan benar Kopdesnya sudah pasti untung itu," ujarnya.

Tekan Kebocoran Anggaran

Untuk memastikan pengelolaan koperasi berjalan sesuai tujuan, pemerintah telah membentuk satuan tugas (satgas) pengawasan distribusi melalui KDMP. Satgas tersebut melibatkan Kementerian Keuangan, Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN), serta Kementerian Koperasi.

Purbaya mengatakan pengawasan diperlukan agar distribusi barang subsidi tidak kembali mengalami kebocoran seperti yang terjadi sebelumnya. Dia berharap keberadaan koperasi desa dapat menciptakan sistem penyaluran yang lebih tepat sasaran sekaligus menghemat anggaran negara.

"Jadi saya akan expect penghematan yang signifikan dari barang-barang subsidi yang sebelumnya banyak bocor dimanfaatkan orang," kata dia.

Pemerintah memperkirakan operasional KDMP yang berjalan efektif dapat memberikan dampak besar terhadap efisiensi subsidi. Namun, keberhasilan program tersebut tetap bergantung pada pengelolaan koperasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan.