BGN Coret 1.653 Sekolah dari Penerima MBG, 3T Jadi Prioritas

JAKARTA — Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam pemutakhiran sasaran program. Setelah penyesuaian tersebut, pemerintah akan mengarahkan perluasan layanan ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah dengan angka stunting tinggi.

Kepala BGN Sudaryono mengatakan sebagian besar satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional dan sekolah yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional. Sekolah yang telah mandiri secara finansial dan tidak bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga masuk dalam daftar yang dikeluarkan.

“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” ujar Sudaryono.

Pemutakhiran sasaran MBG dilakukan BGN bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama dengan mendata lebih dari 580.000 satuan pendidikan. Data tersebut mencakup sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan berbagai satuan pendidikan keagamaan lainnya.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Artinya, masih ada sekitar 240.000 satuan pendidikan yang belum menerima program tersebut dan akan menjadi sasaran perluasan secara bertahap.

Dia menyatakan BGN menerima banyak permohonan dari sekolah yang belum memperoleh layanan MBG. Sudaryono mengatakan setiap permohonan akan diverifikasi terlebih dahulu sebelum diputuskan untuk mendapatkan layanan.

“Kami menerima banyak sekali surat permohonan dari sekolah-sekolah yang belum mendapatkan MBG sampai saat ini dan itu akan kami investigasi untuk kemudian kami layani program MBG secara bertahap sesuai dengan tahapan-tahapan yang kami punyai,” katanya.

Sudaryono mengatakan perluasan MBG akan mengacu pada pemetaan satuan pendidikan dan prioritas wilayah yang membutuhkan intervensi lebih besar. Wilayah 3T dan daerah dengan angka stunting tinggi menjadi sasaran utama dalam tahap perluasan berikutnya.

“Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan tinggi sekali,” ujarnya.

Maluku dan Papua menjadi salah satu wilayah yang mendapat perhatian khusus karena masih terdapat sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani MBG. BGN juga akan memprioritaskan wilayah lain yang memiliki angka stunting tinggi dan masuk kategori 3T.

“Contoh saja misalnya di Maluku dan di Papua, ada sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum terlayani. Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stuntingnya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia,” jelasnya.

SPPG Dibuka Bertahap

Untuk memperluas jangkauan program, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah prioritas. Pembukaan dapur MBG tersebut akan dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kesiapan masing-masing daerah.

“Kami akan segera membuka SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, di tempat-tempat prioritas tadi secara bertahap dan terukur,” tutupnya.