BNPB Ungkap Biang Kerok Pemadaman Karhutla Berjalan Lambat

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkap sejumlah kendala yang membuat pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah daerah membutuhkan waktu lebih lama. Karakter lahan, sulitnya akses, cuaca panas dan kering, hingga keterbatasan sumber air menjadi faktor yang memengaruhi penanganan di lapangan.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan kondisi setiap wilayah yang mengalami karhutla berbeda sehingga strategi pemadaman tidak dapat disamakan. Petugas harus menyesuaikan penanganan dengan karakter lahan dan tingkat ancaman kebakaran terhadap masyarakat.

"Kami memahami ada sorotan mengapa proses pemadaman di beberapa lokasi membutuhkan waktu cukup lama. Kondisi di lapangan memang tidak sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Kendalanya terutama karakter lahan, akses, cuaca dan ketersediaan sumber air," kata Suharyanto.

Suharyanto menjelaskan, kebakaran di lahan gambut memiliki karakter khusus karena api dapat bertahan di bawah permukaan tanah. Kondisi tersebut membuat petugas tidak cukup hanya memadamkan api yang terlihat, tetapi harus melakukan pendinginan dan pemantauan untuk memastikan api tidak kembali muncul.

"Di beberapa lokasi akses darat juga sulit, sehingga membutuhkan dukungan water bombing. Ditambah kondisi panas, kering dan angin yang dapat memunculkan kembali fire spot. Jadi prosesnya memang tidak selalu sekali padam langsung selesai. Kita terus memperkuat operasi darat dan udara, dengan prioritas api yang berpotensi meluas dan mengancam masyarakat," jelasnya.

Selain kondisi lahan, operasi pemadaman juga menghadapi kendala akses menuju lokasi kebakaran. Wilayah yang sulit dijangkau melalui jalur darat membutuhkan dukungan operasi udara, termasuk penyiraman menggunakan pesawat atau water bombing.

BNPB juga menggunakan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) sebagai salah satu upaya untuk membantu penanganan karhutla. Namun, efektivitas operasi tersebut sangat bergantung pada kondisi atmosfer dan ketersediaan awan yang memenuhi persyaratan untuk dilakukan penyemaian.

"Terutama ketersediaan awan yang dapat disemai, arah dan perkembangan awan perlu sesuai, serta kondisi angin dan faktor meteorologis lainnya harus mendukung. Jadi kalau tidak ada awan yang memenuhi persyaratan, penyemaian tidak akan efektif," ujarnya.

Suharyanto mengatakan titik panas atau hotspot masih terpantau di sejumlah wilayah, antara lain Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Riau, Jambi, dan Sumatera Selatan. BNPB masih melakukan verifikasi untuk memastikan apakah titik panas tersebut benar merupakan kebakaran atau hanya anomali yang terdeteksi satelit.

"Kita kemudian melihat luas terbakar, kondisi gambut, akses, cuaca dan ancamannya. Dari situ kita menentukan apakah cukup dengan operasi darat atau perlu dukungan udara, termasuk water bombing dan OMC. Jadi yang kita kejar bukan hanya angka hotspot, tetapi bagaimana setiap fire spot segera dikendalikan sebelum meluas," pungkasnya.