14 Pejabat Baru Kemenkeu, Ini Fokus Tugasnya

Oleh Virgio Halimawan
14 Pejabat Baru Kemenkeu, Ini Fokus Tugasnya
  • 14 pejabat Kemenkeu resmi dilantik untuk mengisi sejumlah posisi strategis di sektor perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, Pengadilan Pajak, serta KSSK.
  • Suahasil menekankan empat fokus utama, yakni sistem pajak yang kredibel dan adil, pengawasan Bea Cukai berbasis risiko, pengelolaan APBN yang presisi, serta penguatan koordinasi KSSK.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara melantik 14 pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat pada Sekretariat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Senin (21/9/2026). Pelantikan berlangsung di Aula Juanda, Gedung Juanda I, dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 293 Tahun 2026, Nomor 218 Tahun 2026, serta Nomor 219 Tahun 2026.

Dalam arahannya, Suahasil menekankan pentingnya penguatan kinerja Direktorat Jenderal Pajak (DJP), terutama dalam mengejar penerimaan negara melalui sistem perpajakan yang kredibel dan adil. Ia meminta DJP mampu membaca perkembangan ekonomi dan memahami perilaku wajib pajak agar kebijakan yang diambil lebih tepat.

Pajak Diminta Lebih Responsif

“Kita membutuhkan Direktorat Jenderal Pajak yang mampu membaca perekonomian Indonesia, memahami perilaku wajib pajak, dan menerjemahkannya menjadi keputusan yang tepat,” kata Suahasil. Ia menegaskan target penerimaan tetap penting, tetapi harus ditopang sistem perpajakan yang kredibel, adil, dan mampu menjaga keberlanjutan keuangan negara.

Untuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Suahasil meminta pengawasan diperkuat dengan pendekatan berbasis risiko. Aparat juga diminta mengenali pola pelanggaran sejak awal sehingga pengawasan tidak hanya dilakukan setelah pelanggaran terjadi.

Bea Cukai Perkuat Pengawasan

Selain menjalankan fungsi penerimaan negara, Bea Cukai juga diminta memperhatikan aktivitas ekonomi dan mengurangi kegiatan ilegal. Di sisi lain, institusi tersebut tetap memiliki tugas membina usaha masyarakat, khususnya sektor usaha yang berorientasi ekspor.

Sementara itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan diarahkan untuk memandang APBN bukan sekadar instrumen pengeluaran pemerintah, tetapi juga sebagai alat untuk menggerakkan perekonomian. Pengelolaan kas negara diminta semakin presisi agar belanja pemerintah dapat disalurkan tepat waktu dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

KSSK Diminta Perkuat Koordinasi

Suahasil juga memberikan tugas kepada Sekretariat KSSK untuk memperkuat koordinasi antaranggota lembaga tersebut. Koordinasi itu turut diarahkan melibatkan Danantara yang dalam beberapa rapat terakhir mulai ikut serta.

Dari 14 pejabat yang dilantik, sejumlah nama menempati posisi di lingkungan perpajakan, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, Pengadilan Pajak, serta KSSK. Mereka antara lain Teddy Suhartadi Permadi sebagai Sekretariat Pengadilan Pajak, Sekti Widihartanto sebagai Kepala Kanwil DJP DI Yogyakarta, Ihsan Priyawibawa sebagai Kepala Kanwil DJP Kalimantan Timur dan Utara, serta Ani Natalia sebagai Kepala Kanwil DJP Papua, Papua Barat, dan Maluku.

Pejabat lainnya adalah Agus Amiwijaya, Estty Purwadiani Hidayatie, Adhang Noegroho Adi, Galih Elham Setiawan, Evy Mulyani, Panca Putra Jaya, Herman Saherudin, dan Ayu Sukorini, serta Bismar Fahlerie dan Agung Krisdiyanto. Penempatan tersebut mencakup berbagai fungsi strategis Kementerian Keuangan, mulai dari pelayanan perpajakan hingga asesmen pasar keuangan, sistem pembayaran, dan lembaga keuangan lainnya.

( vir / vir )

Komentar (0)