Zulhas: Ketahanan Pangan Bukan Cuma Soal Beras

JAKARTA — Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa diukur hanya dari tersedianya beras. Menurut Zulhas, ukuran yang lebih penting adalah kemampuan keluarga memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari tanpa rasa khawatir.

“Kita ingin masyarakat tidak perlu khawatir soal kebutuhan pangan. Negara hadir, pemerintah hadir, dan kita terus berupaya memastikan kebutuhan pokok masyarakat terpenuhi,” kata Zulhas dalam keterangannya, Kamis (3/9/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan ketika Zulhas memulai secara simbolis penyaluran Bantuan Pangan Beras periode Juli-September 2026 di Kelurahan Malabutor, Kecamatan Sorong Manoi, Kota Sorong, Papua Barat Daya. Bantuan itu menyasar 1.800 Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) Desil 1-4.

Setiap penerima memperoleh 30 kilogram beras untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga selama tiga bulan. Pemerintah menilai bantuan tersebut penting untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok, terutama bagi kelompok masyarakat yang membutuhkan di tengah dinamika ekonomi dan harga pangan.

Zulhas menekankan bahwa keberhasilan program pangan juga harus dirasakan langsung oleh masyarakat. Karena itu, ketepatan sasaran dan waktu distribusi menjadi perhatian pemerintah dalam pelaksanaan bantuan pangan.

“Yang paling penting adalah masyarakat bisa merasakan langsung kehadiran pemerintah. Bantuan ini kita pastikan sampai kepada mereka yang memang membutuhkan, tepat sasaran dan tepat waktu,” ujar Zulhas.

Menurut pemerintah, penguatan ketahanan pangan tidak berhenti pada penyaluran beras. Kebijakan pangan juga diarahkan untuk memperkuat perlindungan terhadap masyarakat rentan sekaligus memastikan kebutuhan pokok tetap tersedia dan dapat dijangkau.

Penyaluran bantuan pangan tersebut merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Perum Bulog terus berkoordinasi agar distribusi bantuan dapat berjalan hingga tingkat masyarakat.

Bagi masyarakat Papua Barat Daya, bantuan pangan juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi keluarga penerima untuk menggunakan sebagian pendapatannya bagi kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan keperluan rumah tangga. Dari wilayah timur Indonesia, pemerintah ingin menunjukkan bahwa program ketahanan pangan dan perlindungan sosial tidak hanya berpusat di wilayah perkotaan atau pusat pemerintahan.