Sampah Jadi Listrik, PSEL Bogor Raya Buka Harapan Baru

JAWA BARAT — PSEL Bogor Raya adalah proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik atau waste-to-energy yang dibangun untuk menangani persoalan sampah di kawasan Bogor secara lebih terintegrasi.

Proyek yang saat ini telah memasuki tahap konstruksi adalah PSEL Bogor Raya 1 di Desa Galuga, Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Peletakan awal pembangunannya dilakukan pada 17 September 2026 dan fasilitas ini ditargetkan mulai beroperasi pada pertengahan 2028.

PSEL Bogor Raya 1 berstatus Proyek Strategis Nasional dan dikembangkan berdasarkan Perpres Nomor 109 Tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan menjadi energi terbarukan berbasis teknologi ramah lingkungan.

Fasilitas di Galuga dirancang mampu mengolah hingga 1.500 ton sampah per hari, atau lebih dari 500 ribu ton per tahun, terutama dari Kabupaten Bogor dan Kota Bogor.

Total investasinya mencapai sekitar Rp2,8 triliun, dengan Badan Usaha Pengembang dan Pengelola Nusantara Bogor New Energy serta mitra teknologi Zhejiang Weiming Environment.

Teknologi yang digunakan berupa moving grate incinerator yang dilengkapi Air Pollution Control System berlapis dan menurut Danantara dirancang mengacu pada standar emisi European Union Industrial Emissions Directive.

Artinya, sampah dibakar dalam fasilitas terkendali, panasnya digunakan untuk menghasilkan energi, lalu listrik disalurkan ke jaringan PLN.

Skalanya cukup besar. Danantara memperkirakan PSEL Bogor Raya 1 dapat menghasilkan energi hijau yang cukup untuk memasok kebutuhan listrik lebih dari 100 ribu rumah.

Proyek ini juga diproyeksikan mengurangi emisi dari TPA hingga 80 persen, menekan emisi karbon sekitar 640 ribu ton setara CO₂ per tahun, dan membuka hingga sekitar 1.200 lapangan kerja.

“PSEL Bogor Raya I dirancang untuk memberikan dampak nyata terhadap pengelolaan sampah, pengembangan energi hijau, dan pemberdayaan ekonomi lokal.” kata CIO Danantara Indonesia Pandu Sjahrir.

Manfaat paling langsung bagi masyarakat tentu bukan semata-mata listriknya, melainkan berkurangnya sampah yang harus ditimbun di TPA.

Sistem lama yang sangat bergantung pada penimbunan membutuhkan lahan besar, berpotensi menghasilkan air lindi dan gas metana, serta semakin sulit dipertahankan ketika volume sampah terus bertambah.

Dengan PSEL, sebagian besar sampah residu bisa diproses dalam waktu lebih singkat sekaligus menghasilkan energi.

Pemerintah juga berharap fasilitas ini mengurangi pencemaran dan tekanan terhadap TPA.

Namun, Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat menegaskan bahwa pembangunan PSEL tidak boleh membuat pengelolaan sampah dari tingkat rumah tangga dan komunitas berhenti; pemilahan dan pengurangan sampah tetap harus berjalan.

Dari sisi ekonomi, proyek ini menawarkan investasi infrastruktur besar, lapangan kerja selama konstruksi maupun operasi, aktivitas usaha pendukung, serta pemanfaatan sesuatu yang selama ini dianggap limbah menjadi energi bernilai ekonomi.

PLN juga sudah memiliki skema pembelian listrik PSEL berdasarkan Perpres 109/2025, dengan tarif US$0,20 per kWh untuk kapasitas yang dihasilkan dan mekanisme pembelian listrik dalam jangka panjang. Kepastian pembeli listrik inilah yang membuat proyek PSEL lebih menarik bagi investor.

Bagi pemerintah daerah, keuntungannya adalah memperoleh kapasitas pengolahan sampah besar tanpa semata-mata terus memperluas area penimbunan.

Meski demikian, PSEL bukan tanpa kerugian dan risiko. Investasinya sangat mahal, operasional teknologi pembakaran membutuhkan pengawasan ketat, dan prosesnya tetap menghasilkan abu yang harus ditangani dengan benar.

Kritik juga muncul karena fasilitas berskala besar membutuhkan pasokan sampah dalam jumlah relatif stabil agar ekonomis.

Kelompok lingkungan mempertanyakan apakah kondisi tersebut justru dapat mengurangi insentif pemerintah untuk menekan produksi sampah dari hulunya.

Selain itu, karakter sampah Indonesia yang banyak mengandung material organik basah dinilai sejumlah kelompok lingkungan dapat menjadi tantangan bagi efisiensi teknologi pembakaran.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau WALHI termasuk pihak yang keras mengkritik percepatan PSEL berbasis pembakaran.

“PSEL bukan sekadar persoalan teknis, melainkan persoalan serius tata kelola kebijakan publik dan akuntabilitas proyek strategis negara.” ujar Pengampanye WALHI Wahyu Eka Styawan.

WALHI menyoroti risiko emisi, limbah abu, biaya jangka panjang, serta kemungkinan bergesernya perhatian dari pengurangan sampah, pemilahan, pengomposan dan daur ulang.

Pada Agustus 2026, WALHI kembali menyatakan bahwa teknologi pembakaran sampah memiliki risiko pencemaran sehingga pelaksanaannya harus dikaji dan diawasi secara ketat.

Pandangan ini berbeda dengan pemerintah dan Danantara yang menyatakan fasilitas menggunakan sistem pengendalian polusi berlapis serta mengacu pada standar emisi internasional.

Karena itu, keberhasilan PSEL Bogor Raya tidak cukup diukur dari banyaknya sampah yang masuk ke tungku atau listrik yang dihasilkan.

Manfaat terbesar bagi masyarakat baru akan terasa jika proyek Rp2,8 triliun tersebut berjalan bersama pengurangan sampah dari rumah, pemilahan, daur ulang, pengelolaan organik, transparansi pengukuran emisi, serta pengawasan lingkungan yang terbuka.

Jika seluruh lapisan itu berjalan, PSEL Bogor Raya berpeluang menjadi salah satu instrumen penting untuk mengurangi gunungan sampah Bogor sekaligus menghasilkan energi.

Namun, teknologi tetap bukan pengganti perubahan kebiasaan masyarakat dan pembenahan sistem persampahan dari hulu sampai hilir.

Per September 2026, pembangunan Galuga telah dimulai dan target operasinya berada pada pertengahan 2028, sementara proyek PSEL terpisah di Kayu Manis, Kota Bogor, masih menjalani studi kelayakan dan ditargetkan mulai dibangun pada akhir 2026.

Sumber: Danantara Indonesia, ANTARA