PKP Butuh Rp 94 T Tambahan Demi Target 3 Juta Rumah

JAKARTA — Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait meminta dukungan DPR agar anggaran kementeriannya ditambah Rp 94,23 triliun pada 2027. Permintaan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi V DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

Saat ini pagu anggaran Kementerian PKP hanya mencapai Rp 11,77 triliun berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas. Dengan dana tersebut, kementerian hanya mampu membangun sekitar 318 ribu unit rumah.

Maruarar menjelaskan bahwa kebutuhan total untuk target 2,08 juta unit rumah mencapai Rp 106 triliun.

“Pagu anggaran tersebut belum mencukupi kebutuhan anggaran. Dari target 2,08 juta unit sebesar 106 triliun sehingga terdapat kekurangan sebesar 94,23 triliun,” kata Ara.

Sebagian besar pagu yang ada, yakni 92,23 persen, dialokasikan untuk program perumahan dan kawasan permukiman. Sisanya digunakan untuk dukungan manajemen.

Tambahan anggaran dibutuhkan untuk meningkatkan alokasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya atau BSPS. Dana itu juga diperlukan untuk pembangunan rumah susun baru serta hunian tetap bagi warga terdampak bencana di Sumatera.

Maruarar menekankan bahwa tanpa tambahan anggaran, kapasitas pembangunan perumahan sulit ditingkatkan. Ia berharap Komisi V dapat memperjuangkan kebutuhan tersebut dalam pembahasan anggaran 2027.

“Kami mohon doa dan dukungan Komisi V dalam pemenuhan kebutuhan anggaran belanja Kementerian Perumahan Tahun Anggaran 2027 guna mencapai target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta program prioritas nasional 3 juta rumah,” ujarnya.

Dengan dukungan tambahan anggaran, Kementerian PKP optimistis target program prioritas nasional dapat tercapai. Langkah ini dinilai krusial untuk mempercepat penyediaan hunian layak bagi masyarakat.