Pertalite Terancam Dibatasi, Data Desil 9-10 Justru Bikin Warga Resah

Pemerintah membenahi akurasi data kesejahteraan masyarakat setelah muncul keluhan warga yang masuk desil 9 dan 10, tetapi merasa kondisi ekonominya tidak mencerminkan kelompok masyarakat paling sejahtera. Perbaikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) itu menjadi penting di tengah wacana pembatasan BBM bersubsidi jenis Pertalite.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah telah mengalokasikan anggaran cukup besar kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbaiki kualitas data nasional. Dia berharap pembaruan tersebut membuat pemetaan kondisi sosial ekonomi masyarakat lebih akurat sehingga kebijakan subsidi dapat diterapkan tepat sasaran.

“Makanya sedang diperbaiki itu data DTSEN-nya. Saya ngeluarin uang cukup banyak loh untuk ke BPS tahun ini ya,” ujar Purbaya di Jakarta.

Purbaya menjelaskan BPS sejak awal tahun mengajukan tambahan anggaran sekitar Rp7 triliun untuk mendukung pembenahan DTSEN sekaligus pelaksanaan Sensus Ekonomi. Dia memperkirakan kualitas data akan semakin baik setelah proses pemutakhiran dilakukan.

“Jadi tahun depan harusnya sih akan lebih baik. Kalau salah satu, dua, kan biasanya selalu ada kalau di survei ya, tapi saya harapkan tahun depan lebih rapi,” katanya.

Pemerintah belum menetapkan waktu pasti pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat yang masuk desil 9 dan 10. Purbaya mengatakan pemerintah masih memantau kondisi ekonomi sekaligus menyiapkan aspek teknis sebelum kebijakan tersebut diterapkan.

“Nanti kalau sudah siap, ya sudah kita jalankan,” ujarnya.

Masuk Desil 9-10 Bukan Berarti Pasti Kaya

Keluhan mengenai status desil muncul karena sebagian warga merasa tidak sesuai ditempatkan pada kelompok 9 atau 10. Posisi tersebut menjadi sorotan karena dikaitkan dengan rencana pembatasan akses terhadap Pertalite berdasarkan data DTSEN.

BPS menjelaskan penentuan desil tidak dilakukan hanya berdasarkan satu indikator ekonomi seperti pekerjaan, besaran gaji, daya listrik, atau kepemilikan barang tertentu. Pemeringkatan tersebut menggunakan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi untuk menentukan posisi relatif setiap keluarga.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan DTSEN membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok kesejahteraan. Setiap desil mencakup sekitar 10 persen keluarga, dengan desil 1 berada pada tingkat kesejahteraan paling rendah dan desil 10 pada posisi paling tinggi.

“Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial ekonomi,” kata Amalia.

Dia menegaskan posisi desil tidak dapat diterjemahkan sebagai ukuran mutlak mengenai kemiskinan ataupun jumlah kekayaan seseorang. Dia menjelaskan keluarga yang berada dalam desil yang sama pun belum tentu memiliki kondisi finansial yang identik.

Sebagai contoh, keluarga yang berada di desil 3 berarti menempati posisi relatif ketiga dalam pemeringkatan kesejahteraan sosial ekonomi. Posisi tersebut menunjukkan perbandingan dengan keluarga lain, bukan angka pasti yang menggambarkan besaran pendapatan atau kekayaan setiap keluarga.