Jejak Kontroversi Arya Wedakarna, dari Polemik Rasis hingga Dukung LGBT

Anggota DPD asal Bali, I Gusti Ngurah Arya Wedakarna kembali menjadi sorotan setelah menghadiri kontes kecantikan khusus transpuan Miss Equality World di Thailand. Kehadirannya dalam acara tersebut juga menyeret seorang anggota TNI AL yang terlihat mendampinginya menggunakan seragam dinas lengkap saat berada di atas panggung.

Arya menjelaskan kehadirannya di Thailand tidak dilakukan dalam kapasitas sebagai anggota DPD, melainkan sebagai tokoh agama Hindu dan tokoh masyarakat Bali. Dia menyebut kehadirannya berkaitan dengan rangkaian kegiatan promosi pariwisata, pemberian penghargaan, pameran, serta diskusi.

"Kalau saya yang pasti kemarin acara yang di Thailand itu saya datang mewakili lembaga Hindu ya. Jadi sebagai tokoh Bali, jadi tidak ada kaitan sama jabatan saya di manapun," kata Arya.

Menurut Arya, dia hadir karena menerima penghargaan sekaligus mengikuti peluncuran video promosi pariwisata Bali. Namun, klarifikasi tersebut belum menghentikan polemik karena Badan Kehormatan (BK) DPD tetap akan meminta keterangan Arya secara resmi.

Ketua BK DPD Hasby Yusuf mengatakan pihaknya memahami penjelasan Arya yang menyebut kehadirannya sebagai pribadi serta tokoh budaya, pariwisata, dan Hindu Bali. Meski demikian, status Arya sebagai anggota DPD tetap melekat sehingga setiap aktivitas publik perlu mempertimbangkan kepatutan dan kehormatan jabatan.

Hasby menilai tindakan anggota DPD, termasuk kegiatan yang dilakukan dalam kapasitas pribadi, tetap dapat berdampak terhadap citra lembaga. Karena itu, BK DPD akan meminta penjelasan Arya untuk memastikan persoalan tersebut sesuai dengan ketentuan etik dan kepatutan yang berlaku.

Sorotan terhadap Arya bukan kali pertama terjadi karena pernyataan atau aktivitas publiknya. Pada 2024, dia menuai kecaman setelah pernyataannya mengenai penampilan pekerja garis depan atau frontliner di Bali dinilai mengandung unsur diskriminatif dan rasis.

"Saya enggak mau yang front line, front line itu, saya mau yang gadis Bali kayak kamu, rambutnya kelihatan terbuka. Jangan kasih yang penutup, penutup enggak jelas, this is not Middle East. Enak aja Bali, pakai bunga kek, pake apa kek," ujarnya.

Pernyataan tersebut kemudian berbuntut laporan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali ke Bareskrim Polri atas dugaan penistaan agama. Arya dilaporkan menggunakan sejumlah ketentuan hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, SARA, serta dugaan penistaan agama.

Kasus itu juga berujung pada keputusan BK DPD yang memberhentikan Arya sebagai anggota DPD asal Bali. Wakil Ketua BK DPD RI Made Mangku Pastika menyebut keputusan tersebut didasarkan pada Pasal 48 ayat 1 dan 2 Peraturan DPD RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Badan Kehormatan DPD.

Pada 2020, Arya juga dilaporkan ke Polda Bali oleh Aliansi Masyarakat Peduli Bali terkait dugaan pelecehan terhadap sulinggih atau pendeta Hindu dan dugaan pemalsuan identitas. Saat itu, dia disebut mengaku sebagai Raja Majapahit, yang kemudian menjadi salah satu persoalan yang dilaporkan.

Pada tahun yang sama, Arya kembali dilaporkan ke Polda Bali atas dugaan penganiayaan terhadap seorang mahasiswa sekaligus ajudannya berinisial PTMD yang ketika itu berusia 21 tahun. Berdasarkan keterangan kuasa hukum PTMD, Agung Sanjaya Dwijaksara, peristiwa tersebut terjadi pada 5 Maret 2020 di Kampus Universitas Mahendradatta, Denpasar.

Arya disebut menampar dan mencekik leher PTMD hingga korban mengalami luka dan trauma. Dugaan tersebut merupakan bagian dari laporan hukum yang pernah diarahkan kepadanya dan perlu dibedakan dari putusan atau fakta hukum yang telah berkekuatan tetap.

Pada 2017, Arya juga menjadi sorotan karena secara terbuka menolak kehadiran Ustaz Abdul Somad di Bali. Saat itu, dia menilai UAS sebagai sosok yang anti-Pancasila.

Sebelumnya, pada 2014, Arya juga pernah menyampaikan penolakan terhadap penerapan sistem bank syariah di sejumlah bank di Bali. Melalui akun Facebook, dia bahkan mengajak anak muda Bali melakukan aksi penolakan terhadap keberadaan bank syariah.

Rangkaian polemik tersebut membuat nama Arya berulang kali menjadi perhatian publik, baik karena pernyataan maupun aktivitas yang dilakukannya. Kini, kehadirannya dalam kontes Miss Equality World di Thailand kembali menjadi persoalan yang akan didalami melalui mekanisme etik di DPD.