Prabowo Sentil Pakar: 'Saking Pintarnya Jadi Goblok'

JAKARTA — Presiden Prabowo Subianto kembali menjadi sorotan setelah melontarkan sindiran keras terhadap sejumlah pakar yang mengkritik kebijakan pemerintahannya.

Pernyataan tersebut disampaikan saat Prabowo menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta International Convention Center (JICC), Jakarta, Jumat, 18 September 2026.

Dalam pidatonya, Prabowo berbicara mengenai cita-citanya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, memperbaiki gizi anak, dan memperluas akses pendidikan.

Di tengah penjelasan tersebut, Prabowo kemudian menyinggung kalangan yang mengkritik program-program pemerintah.

Ia menilai ada sebagian orang yang mengaku sebagai pakar, tetapi menyampaikan pandangan yang menurutnya sudah bergeser dari kritik menjadi fitnah. Presiden juga menekankan bahwa seorang cendekiawan semestinya memiliki apa yang ia sebut sebagai ‘kejujuran intelektual’.

Sindiran itu memuncak ketika Prabowo menyampaikan kalimat yang kemudian ramai diperbincangkan.

“Terserah pakar-pakar yang menganggap dirinya pakar. Saking pintarnya, saking pintarnya jadi goblok,” kata Prabowo.

Ia menyadari pernyataan tersebut berpotensi dipotong dan disebarluaskan, tetapi tetap melanjutkan kritiknya terhadap sejumlah pakar yang ia tuding menyampaikan fitnah.

Setelah melontarkan sindiran tersebut, ia mengatakan ada ‘beberapa pakar’ yang menurutnya menyampaikan fitnah dan mengingatkan bahwa kepakaran harus disertai kejujuran.

Ia bahkan menyinggung adanya pihak berpengetahuan yang menurutnya justru mengabdi pada kepentingan bangsa lain.

Ucapan Presiden tersebut kemudian mendapat catatan kritis dari kalangan akademisi. Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Fajar Junaedi, menilai kritik terhadap pakar memang perlu dilihat dalam konteks keseluruhan pidato Prabowo.

Namun, menurutnya, pilihan kata seorang kepala negara tetap memiliki konsekuensi karena dapat memengaruhi kualitas komunikasi politik dan perdebatan publik.

Fajar menilai perbedaan pandangan antara pemerintah dan akademisi seharusnya dipertemukan melalui argumentasi dan data, bukan melalui pelabelan.

“Pemimpin publik sebaiknya menjaga martabat bahasa karena kata dari presiden membentuk iklim diskursus. Kata pejoratif mudah menjadi preseden bahwa perbedaan pendapat boleh diselesaikan dengan penghinaan status,” ujar Fajar.

Di sisi lain, Fajar juga menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya berada di pihak pemerintah. Akademisi dan pengamat, menurutnya, wajib menjaga kejujuran intelektual dan mempertanggungjawabkan analisis dengan bukti.

Ia menilai negara membutuhkan pakar yang berani mengkritik kebijakan, sementara kalangan pakar juga membutuhkan ruang agar argumentasi dan nalar tidak diremehkan.

Polemik tersebut akhirnya memperlihatkan ketegangan yang dapat muncul dalam hubungan antara pemerintah dan komunitas intelektual.

Pemerintah berhak membantah kritik yang dianggap tidak akurat, sementara akademisi dan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menguji kebijakan dengan data dan argumentasi.

Perdebatan mengenai program pemerintah pun akan lebih substantif apabila kritik maupun bantahannya berfokus pada bukti, dampak kebijakan, serta kepentingan publik, bukan pada label terhadap pihak yang berbeda pandangan.

Sumber: BPMI Setpres