Setoran Pajak Tembus Rp1.224 T, Purbaya Klaim Tak Ada Pajak Baru

JAKARTA — Penerimaan pajak Indonesia mencapai Rp1.224,3 triliun hingga Juli 2026 dengan pertumbuhan 23,7 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Capaian tersebut diraih tanpa menaikkan tarif pajak maupun menerapkan jenis pungutan baru kepada masyarakat.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan peningkatan penerimaan negara tersebut lebih banyak berasal dari perbaikan sistem administrasi, pengawasan, tata kelola, serta upaya menutup celah kebocoran penerimaan. Sebab pemerintah masih berfokus mengoptimalkan sistem yang sudah ada dibandingkan menambah beban pajak baru.

"Walaupun reaksinya sering keluar tuh, kita menerapkan pajak. Pak Sekjen tolong kasih tahu teman-teman yang lain, posisi kita seperti itu. Nggak ada pajak baru, belum ada juga rencana menaikkan tarif," ujar Purbaya di Jakarta.

Dia menambahkan pemerintah terus memperkuat kinerja Direktorat Jenderal Pajak melalui pembenahan internal dan peningkatan pengawasan. Dia menilai optimalisasi penerimaan masih memiliki ruang besar tanpa harus mengubah kebijakan tarif pajak.

Defisit APBN di Bawah 1 Persen

Di sisi lain, realisasi belanja negara hingga Juli 2026 mencapai Rp1.969,6 triliun atau tumbuh 18,6 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan belanja tersebut tetap diikuti dengan kondisi fiskal yang disebut masih terkendali oleh pemerintah.

Dia menyampaikan defisit anggaran hingga akhir Juli tercatat sebesar Rp235,6 triliun atau setara 0,91 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Dia membuka peluang adanya pengajuan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) dari sejumlah kementerian dan lembaga apabila diperlukan.

"Kita senang dan deg-degan sebetulnya. Senangnya ternyata masih bisa dikendalikan kan. Takutnya adalah kalau kementerian/lembaga tahu kita baru defisit 0,91 persen, sebentar lagi kita akan menerima ABT yang besar-besaran mungkin ya," kata dia.

Dia berharap kementerian dan lembaga tetap menjaga disiplin anggaran agar kondisi fiskal tidak mengalami tekanan. Menurut dia, ruang defisit yang masih rendah harus dikelola secara hati-hati agar tidak memicu lonjakan belanja tambahan.

Selain membahas penerimaan dan belanja negara, Purbaya juga mengungkap adanya perombakan struktur pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Dia menyebut sekitar 50 pegawai eselon II serta 350 pegawai eselon III mengalami perubahan posisi.

Dia menjelaskan rotasi tersebut mencakup sejumlah jabatan fungsional hingga jajaran direktorat jenderal dan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah Kementerian Keuangan, termasuk direksi Special Mission Vehicle (SMV).

"Jadi cukup banyak. Ini kan biasa reorientasi lah, setahun sekali seperti itu, ada yang mutasi. Memang jamannya sekarang, jadi ini bukan hal yang khusus, memang seperti itu," ungkapnya.