Demokrat Luruskan Pidato AHY soal Kekuasaan: Bukan Kode Siap Nyapres 2029

Oleh Sir Arafat
Demokrat Luruskan Pidato AHY soal Kekuasaan: Bukan Kode Siap Nyapres 2029
  • Partai Demokrat membantah pidato Ketum
  • AHY mengenai kekuasaan sebagai sinyal
  • persiapan menghadapi Pemilihan Presiden Pilpres

Partai Demokrat membantah pidato Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengenai kekuasaan sebagai sinyal persiapan menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029. Demokrat menegaskan pidato tersebut berisi refleksi tentang tanggung jawab politik, pelayanan kepada rakyat, dan arah perjuangan partai, bukan agenda politik praktis.

Pernyataan itu disampaikan untuk merespons Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia yang sebelumnya membaca gestur AHY sebagai sinyal kesiapan menjadi kontestan Pilpres 2029. Demokrat menilai pernyataan AHY harus dipahami secara utuh dan tidak ditarik ke dalam konteks pencalonan presiden.

"Demokrat menegaskan pidato AHY sama sekali tidak berkaitan dengan kepentingan politik praktis, apalagi terkait Pilpres 2029. Pidato Politik Ketum AHY selalu berbicara mengenai konsep besar, gagasan-gagasan dan pemikiran besar. Masa depan bangsa dan negara. Nasib rakyat. Kemaslahatan orang banyak. Seperti apa peran Demokrat, dalam memperjuangkan harapan rakyat," tulis pernyataan resmi Partai Demokrat.

Demokrat menjelaskan AHY dalam pidatonya menempatkan kekuasaan sebagai amanah yang diberikan rakyat dan memiliki batas waktu. Karena itu, menurut Demokrat, pesan utama AHY adalah bagaimana kekuasaan digunakan untuk menjalankan tanggung jawab kepada masyarakat.

"AHY menegaskan kekuasaan datang dan pergi. Jabatan ada waktunya. Pemilu memiliki siklusnya. Tetapi tanggung jawab kepada rakyat tidak pernah selesai. Di sinilah poin utamanya," ujarnya.

Dalam pidatonya, AHY juga mengajak kader Demokrat melihat perjalanan partai selama 25 tahun sebagai momentum untuk melakukan refleksi dan introspeksi. Dia mengingatkan bahwa Demokrat pernah berada di pemerintahan maupun di luar kekuasaan sehingga setiap posisi politik harus dimaknai sebagai bagian dari tanggung jawab kepada rakyat.

"Beliau menegaskan dalam kalimat selanjutnya. Dua puluh lima tahun pertama adalah sejarah. Dua puluh lima tahun berikutnya adalah tanggung jawab kita. Kita pernah di pemerintahan, di kekuasaan, dan kita pernah berada di luar kekuasaan," paparnya.

"Kepada kader Demokrat yang berada di pemerintahan, gunakanlah kekuasaan hari ini untuk melayani," sambungnya.

Demokrat mengatakan pesan AHY juga menekankan pentingnya kehadiran partai di tengah masyarakat, bukan hanya ketika membutuhkan dukungan politik. Menurut Demokrat, ukuran keberhasilan perjuangan politik tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah kursi yang diraih dalam pemilu.

AHY disebut mengingatkan kader agar mengukur perjuangan partai dari seberapa besar perubahan yang dapat diberikan kepada kehidupan masyarakat. Prinsip tersebut dinilai menjadi bagian dari makna slogan Demokrat Bersama Rakyat.

"Itulah makna kekuasaan, itulah arti Demokrat Bersama Rakyat. Jadi, keliru betul kalau statemen Kekuasaan ada batasnya, malah diartikan Ketum AHY membahas Pilpres 2029, dan malah dianggap sudah sibuk serta bersiap diri nyapres," ungkapnya.

Demokrat juga membantah anggapan bahwa pidato AHY berkaitan dengan soliditas koalisi maupun persiapan menghadapi kontestasi Pilpres 2029. Partai tersebut menegaskan AHY tetap mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

"Apalagi kalau kemudian dikait-kaitkan dengan soliditas koalisi. Jelas-jelas dalam pidatonya Ketum AHY menegaskan dukungannya ke kebijakan dan program prioritas Presiden Prabowo. Di antaranya Program Sekolah Rakyat serta revitalisasi madrasah dan pondok pesantren, agar semakin banyak anak Indonesia mendapatkan kesempatan untuk mengubah masa depannya melalui pendidikan," kata Demokrat.

"Beliau jelas-jelas mendukung upaya Presiden Prabowo mencegah penyimpangan dan korupsi, termasuk penggunaan keuangan negara untuk mendukung proyek-proyek strategis nasional, yang harus dijaga akuntabilitasnya, agar tidak menjadi sumber kebocoran negara yang baru," imbuhnya.

( sir / sir )

Komentar (0)