Bansos Salah Sasaran, Salah Data atau Cara Pemerintah Menyalurkan?

Pemerintah menjadikan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai tumpuan untuk memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi dan bantuan sosial (bansos). Basis data tersebut akan digunakan sejak tahap perencanaan hingga evaluasi program agar anggaran negara tidak kembali meleset.

“Pemerintah akan terus menggunakan DTSEN sebagai sumber utama untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi agar program pembangunan lebih tepat sasaran, efektif, efisien, dan akuntabel,” tutur Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Dia menambahkan pemerintah sejalan dengan pandangan Fraksi PDI Perjuangan yang menempatkan DTSEN sebagai salah satu solusi untuk menentukan penerima subsidi dan bansos. Dia menilai sinergi dengan pemerintah daerah diperlukan agar data yang digunakan benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat di lapangan.

“Fraksi PDIP memandang DTSEN sebagai bagian dari solusi untuk menetapkan penerima subsidi dan bantuan sosial tepat sasaran dan harus membangun sinergi dengan pemerintah daerah dalam memvalidasi DTSEN,” katanya.

Pemanfaatan DTSEN juga diarahkan untuk memastikan program pembangunan memiliki dampak yang lebih terukur bagi masyarakat. Purbaya mengatakan pemerintah tidak ingin anggaran negara hanya terserap secara administratif, tetapi benar-benar menghasilkan manfaat bagi kelompok sasaran.

Lebih lanjut dia menyebut untuk tetap berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang dapat memengaruhi perekonomian nasional. Karena itu, RAPBN 2027 dirancang dengan mempertahankan daya beli masyarakat sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.

Dia menegaskan APBN harus menjadi instrumen yang mampu menjawab persoalan ekonomi dan sosial masyarakat. Menurut dia, anggaran negara harus mencerminkan kehadiran pemerintah dalam melindungi sekaligus meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“APBN bukan sekadar angka dan dokumen keuangan negara. APBN adalah alat perjuangan untuk memastikan negara hadir, melindungi rakyat, dan mewujudkan kehidupan yang lebih baik,” ujarnya.

Diamenjelaskan APBN juga berfungsi sebagai shock absorber untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat ketika terjadi tekanan. Selain itu, APBN digunakan sebagai instrumen countercyclical untuk mendorong aktivitas ekonomi domestik sekaligus menopang agenda pembangunan pemerintah.

“APBN juga dirancang sebagai katalis pembangunan agar mampu memberikan dampak yang nyata bagi upaya penurunan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya.