33 Tahun “Stuck”, Indonesia Dinilai Harus Pacu Pertumbuhan

JAKARTA — Indonesia sudah keluar dari kategori negara berpendapatan rendah sejak 1993. Namun setelah 33 tahun, negeri ini masih belum mampu naik kelas menjadi negara berpenghasilan tinggi. Fakta ini disampaikan Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, Kamis (27/8/2026).

“Sejak tahun 1993, menurut catatan kami, Indonesia memang sudah keluar dari kategori pendapatan rendah, namun tetap belum bisa melompat menjadi negara berpenghasilan tinggi,” kata Rachmat.

Menurutnya, perjalanan panjang tersebut sempat diguncang krisis 1998 dan pandemi COVID-19. Meski fondasi ekonomi relatif kuat, Indonesia tetap butuh laju pertumbuhan yang jauh lebih tinggi. Tanpa itu, kapasitas produksi nasional sulit membesar, lapangan kerja berkualitas sulit tercipta, dan daya saing industri tetap tertahan.

“Serta pada akhirnya pendapatan per kapita hanya bisa diukur dan bisa dilakukan kalau kita bisa mendapatkan pertumbuhan ekonomi tinggi,” tegasnya.

Rachmat menekankan bahwa mengejar angka pertumbuhan saja tidak cukup. Pertumbuhan harus disertai pemerataan dan pengurangan kesenjangan. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 disebut sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong laju ekonomi lebih tinggi menuju target 2029 sesuai Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Strategi yang disiapkan meliputi penguatan produktivitas, peningkatan investasi, dan percepatan industrialisasi.

Sementara itu, Deputi Gubernur Bank Indonesia Aida S. Budiman melihat peluang pertumbuhan ekonomi mencapai 6 persen pada 2027 jika sejumlah syarat terpenuhi.

“Minimal ada tiga asumsi yang bisa kita lihat. Yang pertama adalah lebih baiknya prospek ekonomi global, sehingga dapat meningkatkan permintaan ekspor Indonesia, termasuk aliran modal masuk,” ujar Aida.

Faktor lainnya adalah peningkatan investasi, terutama melalui percepatan realisasi proyek strategis nasional, serta optimalisasi penerimaan negara seiring meningkatnya aktivitas ekonomi.

BI sendiri memproyeksikan pertumbuhan PDB 2027 di kisaran 5,1–5,9 persen.

“Dengan perkembangan tersebut, kami mempunyai proyeksi untuk PDB sebesar 5,1 sampai 5,9 persen untuk 2027,” kata Aida.

Meski neraca perdagangan mengalami defisit dalam dua bulan terakhir, cadangan devisa masih solid di USD 145,3 miliar dan nilai tukar rupiah relatif terjaga di sekitar Rp17.700 per dolar AS. Inflasi diperkirakan tetap dalam sasaran 1,5–3,5 persen, sementara kurs rupiah pada 2027 diasumsikan di kisaran Rp17.500.

Aida menegaskan bahwa Bank Indonesia akan terus menyinergikan kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran dengan kebijakan pemerintah. Tujuannya menjaga stabilitas sekaligus membuka ruang bagi pertumbuhan yang lebih tinggi, termasuk melalui dukungan bagi UMKM dan digitalisasi ekonomi.