Diperketat! Kuota Pertalite 2027 Dibatasi Lebih dari Separuh

Pemerintah berencana memperketat penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada 2027 dengan memangkas kuota secara signifikan. Kuota BBM subsidi tahun depan dipatok hanya sekitar 20,09 juta kiloliter (KL), jauh di bawah proyeksi penyaluran tahun ini yang mencapai sekitar 48 juta KL.

Plt. Direktur Jenderal Stabilitas Ekonomi dan Fiskal Kementerian Keuangan Ferry Ardiyanto mengatakan penurunan kuota tersebut berkaitan dengan rencana pemerintah mengendalikan penyaluran BBM subsidi. Salah satu jenis BBM yang menjadi sasaran pengendalian adalah Pertalite.

Ferry mengatakan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia telah membicarakan rencana tersebut. Pembatasan penyaluran menjadi salah satu pertimbangan pemerintah dalam menyusun kuota subsidi BBM 2027.

"Jadi kalau rekan-rekan media ada di Kemenkeu pada saat pertemuan dengan doorstop atau pertemuan Menteri ESDM dan Menteri Keuangan, kan disebutkan bahwa akan melakukan beberapa hal terkait dengan pengendalian subsidi termasuk salah satunya yang Pertalite itu," kata Ferry di Jakarta.

Dia menambahkan rencana pengendalian tersebut menjadi salah satu alasan turunnya alokasi subsidi untuk sejumlah jenis BBM pada 2027. Pemerintah kini tengah menyiapkan mekanisme agar subsidi tidak lagi dinikmati masyarakat yang dinilai tidak berhak.

"Nah, ini mungkin salah satu dasar mengapa subsidi jenis BBM tertentu akan berkurang di tahun 2027," ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya sebelumnya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan pembatasan pembelian Pertalite. Menurut dia, kebijakan tersebut tidak ditujukan untuk menaikkan harga, melainkan memperbaiki ketepatan sasaran penerima subsidi.

Purbaya mengatakan pemerintah mendapat mandat dari DPR untuk memastikan subsidi Pertalite lebih tepat sasaran. Dia juga menegaskan harga Pertalite tidak akan dinaikkan dalam skema kebijakan tersebut.

"Yang pertama diluruskan harga nggak naik ya kata Pak Bahlil. Cuman kan waktu di DPR, tahun lalu ya kalau nggak salah di DPR kan saya diperintah untuk memastikan subsidinya lebih tepat sasaran," kata Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).

Pertamina juga telah melakukan riset untuk mengembangkan teknologi yang dapat membantu pemerintah memastikan penyaluran Pertalite lebih tepat sasaran. Teknologi tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari sistem pengendalian pembelian BBM subsidi.

Purbaya mengatakan pembatasan pembelian akan diterapkan secara bertahap dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perekonomian. Pemerintah akan mengevaluasi setiap tahap sebelum memperluas cakupan pembatasan.

"Kita akan lakukan secara bertahap untuk melihat dampaknya seperti apa sih. Kalau let's say desil 10 saya stop nggak boleh beli Pertalite gimana dampaknya ke ekonominya," ujar dia.

Soroti Konsumsi Kelompok Kaya

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan pembatasan BBM subsidi merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto agar subsidi benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan. Pemerintah menilai kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi semestinya tidak menjadi penerima manfaat subsidi energi.

Bahlil menyoroti masih adanya masyarakat dalam kelompok ekonomi atas yang menikmati Pertalite bersubsidi. Menurut dia, kondisi tersebut membuat anggaran subsidi yang mencapai ratusan triliun rupiah tidak sepenuhnya tepat sasaran.

"Masa orang kaya harus kita subsidi, contoh Pertalite, desil 9, desil 10 masih kena, masih dapat subsidi," ujar Bahlil.

Dia menyebut pemerintah kini membahas sistem penyaluran yang lebih selektif agar anggaran subsidi dapat dialihkan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Pemerintah juga akan mempertimbangkan dampak kebijakan tersebut terhadap aktivitas ekonomi sebelum pembatasan diberlakukan secara penuh.

"Nah ini yang kita mulai bahas sistemnya segala macam. Supaya apa? Angka subsidi yang ratusan triliun ini betul-betul diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak menerimanya," katanya.