Anggaran IKN Naik, OIKN Dapat Rp6,72 Triliun untuk 2027

Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp6,72 triliun untuk Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Anggaran tersebut meningkat dibandingkan alokasi APBN 2026 yang sebesar Rp6,262 triliun dan akan digunakan untuk mendukung pengelolaan serta pengembangan kawasan strategis IKN.

Alokasi anggaran OIKN tercantum dalam Buku II Nota Keuangan Lampiran Data Pokok RAPBN 2027. Berdasarkan dokumen tersebut, OIKN memperoleh pagu sebesar Rp6,7203 triliun pada tahun anggaran mendatang.

Jika dibandingkan dengan APBN 2026, anggaran tersebut meningkat sekitar Rp458,3 miliar. Kenaikan itu menunjukkan pembangunan dan pengembangan IKN tetap menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam pembangunan kawasan strategis nasional.

Dalam rincian belanja kementerian/lembaga berdasarkan program, anggaran OIKN terbagi dalam dua kelompok utama. Program dukungan manajemen memperoleh Rp592 miliar, sedangkan program pengembangan kawasan strategis mendapat alokasi terbesar, yakni Rp6,128 triliun.

Besarnya porsi anggaran untuk pengembangan kawasan menunjukkan fokus pemerintah masih diarahkan pada pembangunan ekosistem IKN. Pengembangan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat peran Kalimantan dalam struktur ekonomi nasional.

Dalam Nota Keuangan RAPBN 2027, pemerintah menyebut pembangunan wilayah Kalimantan diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai simpul strategis nasional. Kebijakan tersebut juga ditujukan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara kawasan barat dan timur Indonesia sekaligus menjadi fondasi bagi terwujudnya "Superhub Ekonomi Nusantara".

Strategi pembangunan Kalimantan akan difokuskan pada pengembangan kawasan perkotaan secara terpadu, termasuk membangun ekosistem pemerintahan di IKN dan mengintegrasikannya dengan wilayah sekitar. Pemerintah juga menempatkan peningkatan pelayanan dasar, kualitas sumber daya manusia, konektivitas, serta jaringan transportasi sebagai bagian penting dari agenda tersebut.

"Pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan wilayah kepulauan dan kawasan pesisir, serta peningkatan jaringan konektivitas dan simpul transportasi untuk membuka akses pasar dan menekan biaya logistik antardaerah," tulis dokumen Nota Keuangan RAPBN 2027.

Prabowo Lanjutkan Bangun IKN

Pembangunan IKN dimulai pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI Joko Widodo dan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah saat ini menegaskan pembangunan IKN tetap berjalan, termasuk percepatan pembangunan fasilitas untuk mendukung lembaga legislatif dan yudikatif.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Prabowo telah memberikan instruksi untuk mempercepat pembangunan fasilitas tersebut. Dia menyampaikan hal itu setelah kunjungan perdana Prabowo sebagai Presiden ke IKN pada 12-13 Januari 2026.

"Bapak presiden memang sejak awal memberikan penekanan untuk percepatan proses pembangunan fasilitas yang akan dipergunakan untuk legislatif maupun yudikatif yang harapannya bisa selesai di 2028," ujar Prasetyo di Malang, Jawa Timur.

Dengan alokasi Rp6,72 triliun dalam RAPBN 2027, pemerintah kembali menegaskan posisi IKN sebagai salah satu proyek strategis dalam pembangunan nasional. Besaran anggaran tersebut selanjutnya menjadi bagian dari pembahasan RAPBN 2027 sebelum ditetapkan menjadi APBN.