DPR Desak Kemenkeu Cairkan Rp290,9 M untuk Tangani Karhutla Kalimantan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan kian mengkhawatirkan hingga mengganggu aktivitas warga dan memicu persoalan kabut asap lintas batas. Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran Rp290,9 miliar agar penanganan karhutla tidak tersendat akibat keterbatasan sumber daya.

Dia mengatakan pencairan anggaran tersebut dibutuhkan untuk memperkuat operasi pencegahan dan penanggulangan karhutla di lapangan. Dia menilai keterbatasan anggaran dapat memperlambat respons petugas ketika titik api terus bermunculan.

"Kami mendesak Kementerian Keuangan segera mencairkan anggaran sebesar Rp290.901.300.000 untuk operasional pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan," ujar Daniel.

Dia menilai pencairan dana tersebut menjadi kebutuhan mendesak agar operasi pemadaman dapat berjalan tanpa terkendala kekurangan personel maupun peralatan. Menurut dia, pemerintah perlu bergerak lebih cepat sebelum kebakaran meluas dan menimbulkan dampak yang lebih besar.

"Anggaran ini sangat mendesak agar upaya pemadaman di lapangan tidak lagi terkendala keterbatasan sumber daya," katanya.

Dia juga meminta penegakan hukum dilakukan secara tegas terhadap setiap pihak yang terbukti menyebabkan karhutla, baik karena kesengajaan maupun kelalaian. Dia menilai persoalan karhutla telah berkembang menjadi ancaman terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, dan hubungan Indonesia dengan negara tetangga akibat kabut asap lintas batas.

Lebih lanjut dia menyoroti aktivitas pendidikan di Kabupaten Kubu Raya dan Kota Pontianak yang terpaksa diliburkan akibat memburuknya kualitas udara. Kondisi tersebut, menurut dia, menunjukkan bahwa karhutla tidak lagi dapat ditangani dengan pola koordinasi yang berlarut-larut.

Karena itu dia mengusulkan penanganan karhutla berada di bawah kendali satu lembaga agar pengambilan keputusan di lapangan lebih cepat dan tidak terhambat panjangnya rantai koordinasi. Dia menilai Kementerian Kehutanan menjadi lembaga yang paling tepat untuk mengambil peran utama dalam penanganan tersebut.

"Kebakaran sudah menjalar ke mana-mana. Panjangnya rapat koordinasi justru menyebabkan lambatnya penanganan," ujarnya.

Menurut dia, penunjukan satu lembaga sebagai komando utama akan membuat respons terhadap titik api lebih terukur dan efisien. Dia juga meminta operasi pemadaman melalui udara diperkuat, terutama di kawasan gambut yang memiliki risiko tinggi terhadap penyebaran api.

"Cukup satu lembaga yang ditunjuk sehingga proses pengambilan keputusan menjadi lebih efisien dan cepat," ucapnya.

Water Bombing dan Tim Gabungan Diperkuat

Daniel mendesak pemerintah mengerahkan kekuatan pemadaman secara masif dengan meningkatkan operasi water bombing. Tim darat gabungan yang terdiri dari Manggala Agni, BPBD, serta TNI dan Polri juga diminta difokuskan pada titik-titik api yang berpotensi meluas ke kawasan sekitar bandara.

"Kami mendesak pemerintah segera mengerahkan pasukan pemadaman secara masif dengan memperkuat operasi water bombing, serta menerjunkan tim darat gabungan dari Manggala Agni, BPBD, dan TNI/Polri yang difokuskan pada titik-titik api di lahan gambut yang berisiko menyebar ke kawasan sekitar bandara," ucapnya.

Selain kekuatan pemadaman, dia meminta keselamatan petugas menjadi perhatian pemerintah dengan memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD). Masker respirator, pemeriksaan kesehatan berkala, kompensasi, dan jaminan risiko kerja dinilai penting bagi personel yang terpapar asap dalam waktu lama.

Dia juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengendalikan karhutla di wilayah terdampak. Dia meminta BNPB, BMKG, dan BRIN memperkuat koordinasi agar peluang terbentuknya awan hujan dapat segera dimanfaatkan sebelum musim kemarau mencapai puncaknya.

"Kami juga mendorong percepatan operasi modifikasi cuaca melalui koordinasi intensif antara BNPB, BMKG, dan BRIN. Opsi ini perlu segera dieksekusi selagi masih ada potensi awan sebelum kondisi kemarau mencapai puncaknya," kata dia.