PBB Restui Peta Dunia yang Lebih Proporsional

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) resmi mengadopsi resolusi “Correct the Map” pada awal September. Resolusi bernomor A/80/L.104 itu mendorong penggunaan proyeksi peta yang lebih proporsional dalam menggambarkan luas wilayah dunia, termasuk Equal Earth.

Resolusi tersebut disetujui 164 negara, satu negara menolak yakni Amerika Serikat, sementara enam negara abstain. Indonesia bahkan tercatat sebagai salah satu negara yang ikut menjadi co-sponsor rancangan resolusi tersebut.

Perubahan ini berangkat dari kritik terhadap proyeksi Mercator, peta dunia yang dikembangkan Gerardus Mercator pada 1569 untuk membantu navigasi laut.

Mercator sangat berguna karena mempertahankan arah kompas, tetapi konsekuensinya wilayah yang semakin dekat dengan kutub terlihat semakin besar.

Akibatnya, Greenland, Kanada, Rusia dan bagian utara Eropa tampak jauh lebih dominan, sedangkan Afrika serta wilayah dekat khatulistiwa terlihat relatif lebih kecil dibanding luas sebenarnya.

PBB menilai penggunaannya untuk pendidikan dan informasi umum selama berabad-abad ikut membentuk persepsi yang tidak proporsional tentang dunia.

Contoh yang paling gampang dilihat adalah Afrika dan Greenland. Dalam peta Mercator yang biasa kita lihat, ukuran Greenland seolah mendekati Afrika. Padahal, PBB mencatat Afrika sebenarnya sekitar 14 kali lebih luas daripada Greenland.

Equal Earth memperbaiki persoalan ini karena merupakan proyeksi equal-area, sehingga perbandingan luas antarbenua dan negara dipertahankan secara proporsional.

Artinya, Afrika akan terlihat jauh lebih besar dibanding yang selama ini akrab di buku sekolah, sementara Greenland dan kawasan dekat kutub terlihat lebih kecil.

Equal Earth sendiri bukan peta yang baru dibuat PBB. Proyeksi tersebut diperkenalkan pada 2018 oleh Bojan Šavrič, Tom Patterson, dan Bernhard Jenny.

Bentuknya terinspirasi proyeksi Robinson, tetapi dirancang untuk mempertahankan luas relatif setiap wilayah.

Tampilan peta pun berubah: sisi kiri dan kanan dunia melengkung sehingga lebih mengingatkan pada bentuk Bumi yang bulat, sementara garis-garis lintangnya tetap lurus.

Meski luas wilayah menjadi lebih proporsional, Equal Earth tetap memiliki distorsi bentuk, jarak, dan arah karena secara matematis tidak mungkin memindahkan permukaan bola ke bidang datar tanpa menimbulkan distorsi tertentu.

Menteri Luar Negeri Togo Robert Dussey, yang memperkenalkan resolusi tersebut atas nama kelompok negara-negara Afrika, menekankan bahwa peta bukan sekadar gambar geografis.

“Peta membentuk cara kita memahami dunia.” ujarnya di Sidang Majelis Umum PBB.

Dalam bahasa sederhana, cara dunia digambar dapat memengaruhi cara generasi manusia memahami besar-kecilnya suatu kawasan, posisi suatu benua, hingga pentingnya wilayah tersebut dalam imajinasi global.

PBB menyebut distorsi yang terus digunakan dapat berkontribusi terhadap “symbolic minimization” atau pengecilan secara simbolis terhadap Afrika.

Namun, keputusan PBB ini bukan berarti semua peta Mercator langsung dilarang atau seluruh peta dunia otomatis diganti.

Resolusi tersebut tidak mengikat secara hukum dan tidak menetapkan Equal Earth sebagai satu-satunya peta yang boleh dipakai.

Sebaliknya, negara, sekolah, organisasi internasional dan perusahaan teknologi didorong menggunakan Equal Earth atau proyeksi equal-area lainnya ketika perbandingan luas wilayah menjadi hal penting.

Mercator tetap memiliki kegunaan, terutama untuk navigasi, sementara sistem peta digital juga dapat memilih proyeksi berbeda sesuai kebutuhan.

Resolusi itu juga tidak mengubah batas negara, wilayah sengketa, maupun letak suatu negara. Dussey secara tegas menjelaskan bahwa pembahasan Equal Earth hanya menyangkut representasi proporsional luas daratan.

Sejumlah negara bahkan menekankan dalam sidang bahwa keputusan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai pengakuan terhadap perubahan batas atau status teritorial.

“Peta yang adil tidak mengubah geografi dunia, tetapi mengubah cara kita melihat dunia.” ucap Dussey.

Meski mendapat dukungan sangat besar, resolusi itu bukan tanpa penolakan. Amerika Serikat menjadi satu-satunya negara yang memberikan suara menentang karena menilai perdebatan tersebut telah dikaitkan dengan agenda ideologis seperti “cognitive justice” dan reparasi sejarah.

Terlepas dari kontroversi tersebut, keputusan PBB berpotensi membuat peta di sekolah, publikasi pemerintah, organisasi internasional hingga platform teknologi secara bertahap terlihat berbeda.

Perubahan paling terasa bagi orang awam sederhana saja: Afrika dan wilayah tropis akan terlihat lebih mendekati luas sebenarnya, negara-negara dekat kutub tidak lagi tampak kelewat besar, dan peta dunia yang selama ini kita anggap “normal” ternyata hanyalah salah satu dari banyak cara menggambar planet berbentuk bulat.

Sumber: UN, Reuters