Mahfud MD Soal Purbaya: Komunikasi Buruk, Kebijakan Tak Beres

JAKARTA — Pergantian pucuk pimpinan Kementerian Keuangan membuka kembali perdebatan mengenai satu tahun kepemimpinan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai bendahara negara. Presiden Prabowo Subianto memberhentikan Purbaya dan melantik Suahasil Nazara sebagai Menteri Keuangan.

Purbaya sebelumnya dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 8 September 2025 menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Pergantian terbaru membuat Suahasil, yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan, mengambil alih posisi tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD memberikan sejumlah catatan terhadap kinerja Purbaya selama memimpin Kementerian Keuangan. Menurut penilaiannya, dua persoalan yang paling menonjol terletak pada komunikasi publik serta substansi dan pelaksanaan kebijakan.

“Menyangkut Purbaya, memang dulu kita terlalu besar harapannya,” ujar dia. “Kelemahan Purbaya yang paling mendasar tuh dua sebenarnya, satu, komunikasi publiknya buruk, kemudian substansi urusannya juga tidak beres,” kata Mahfud MD.

Dia menilai gaya komunikasi Purbaya dalam sejumlah kesempatan terlalu percaya diri ketika membicarakan persoalan ekonomi yang kompleks. Ia juga mempersoalkan cara Purbaya menanggapi pihak yang berbeda pandangan serta silang pendapat terbuka melalui media.

“Terakhir kayaknya debat kusir dengan Gubernur DKI, saling menanggapi di media soal dana bagi hasil. Masa komunikasi publik dilakukan dengan cara itu, terlalu percaya diri berlebihan, menganggap sesuatu itu mudah ditangani seperti menstabilkan rupiah,” lanjutnya.

Nilai tukar rupiah turut menjadi contoh yang digunakan Mahfud untuk mengkritik komunikasi Purbaya selama menjabat. Ia menilai pejabat publik perlu lebih berhati-hati menyampaikan optimisme ketika realisasi kondisi ekonomi dapat bergerak berbeda dari pernyataan sebelumnya.

“Sebelum jadi menteri bilang gampang, tapi dolarnya naik terus, rupiah melemah terus. Yang begitu itu saya kira harus hati-hati kalau menjadi pejabat,” tambahnya.

Catatan Mahfud tidak berhenti pada persoalan komunikasi karena ia juga mempertanyakan konsistensi sejumlah kebijakan dan komitmen yang pernah disampaikan Purbaya. Salah satu isu yang disorot ialah sikap pemerintah terhadap beban keuangan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh yang menurut Mahfud mengalami perubahan dalam perkembangannya.

“Dari sudut substansi juga begitu, janji-janjinya itu juga enggak jalan dan berubah. Dulu ketika bicara Whoosh, mula-mula dia sama dengan pandangan masyarakat, bahwa itu jangan ditanggung negara karena sejak semula dinyatakan tidak pakai APBN,” ujarnya.

Pemerintah tidak merinci alasan spesifik pemberhentian Purbaya ketika mengumumkan pengangkatan Suahasil sebagai Menteri Keuangan. Namun, sehari setelah pelantikan penggantinya, Purbaya mengakui perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan yang dilakukannya beberapa hari sebelumnya menjadi salah satu faktor yang berkaitan dengan pencopotannya.

“Sebagian ada, sebagian iya. Itu kan hak prerogatif presiden, kita ikuti saja,” kata Purbaya.

Purbaya juga menyatakan kebijakan yang dijalankannya selama memimpin Kementerian Keuangan mengikuti arah kebijakan Presiden Prabowo. Ia mengaku telah memperkirakan kemungkinan pergantian dirinya sebelum akhirnya mengetahui keputusan tersebut setelah dihubungi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.

“Ya kita udah hitung-hitung, kira-kira fifty-fifty lah, tapi baru tahunya waktu itu,” ujarnya.