Kemiskinan Turun, Tapi Apakah Kondisi Rakyat Membaik?

Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin Indonesia pada Maret 2026 turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025. Angka kemiskinan nasional turun dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 22,93 juta orang.

 Secara statistik, angka tersebut merupakan kabar baik. Namun, di balik penurunan kemiskinan Indonesia, terdapat pertanyaan yang lebih mendasar: seberapa jauh angka statistik tersebut benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi masyarakat sehari-hari?

 Pertanyaan itu penting karena kemiskinan bukan hanya persoalan apakah pendapatan seseorang berada di bawah batas tertentu. Harga pangan, biaya perumahan, pekerjaan informal, akses kesehatan, pendidikan, hingga ketimpangan ekonomi juga menentukan apakah masyarakat benar-benar merasa lebih sejahtera.

BPS: 430 Ribu Orang Keluar dari Kemiskinan

BPS mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2026 sebesar 22,93 juta orang, turun sekitar 430 ribu orang dibandingkan September 2025 yang mencapai 23,36 juta orang. Tingkat kemiskinan juga turun dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen.

Jika dibandingkan dengan Maret 2025, jumlah penduduk miskin bahkan turun sekitar 920 ribu orang. Penurunan tersebut membuat tingkat kemiskinan Maret 2026 menjadi salah satu yang terendah dalam lebih dari satu dekade terakhir.

Artinya, secara indikator statistik, terdapat perbaikan yang nyata. Namun, membaca angka tersebut secara utuh membutuhkan pemahaman mengenai bagaimana BPS mendefinisikan kemiskinan.

Kemiskinan BPS Bukan Sekadar “Uang di Dompet”

BPS mengukur kemiskinan menggunakan pendekatan basic needs approach atau pendekatan kebutuhan dasar. Penduduk dikategorikan miskin apabila rata-rata pengeluaran per kapita per bulan berada di bawah garis kemiskinan. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional mencapai sekitar Rp669.235 per kapita per bulan, meningkat 4,33 persen dibandingkan September 2025.

Angka tersebut bukan berarti seseorang hanya membutuhkan Rp669 ribu untuk hidup layak selama sebulan. Garis kemiskinan merupakan batas statistik untuk menentukan status kemiskinan, bukan ukuran ideal kesejahteraan.

Perbedaan ini penting. Seseorang dapat berada sedikit di atas garis kemiskinan dan secara statistik tidak lagi dikategorikan miskin. Namun, kondisi ekonominya tetap rentan apabila kehilangan pekerjaan, harga pangan meningkat atau menghadapi biaya kesehatan yang besar. Di sinilah muncul perbedaan antara kemiskinan statistik dan kerentanan ekonomi.

Garis Kemiskinan Naik, Apa Artinya?

Kenaikan garis kemiskinan juga memberikan konteks penting. Pada Maret 2026, garis kemiskinan nasional naik menjadi Rp669.235 per kapita per bulan. Komponen makanan masih mendominasi sekitar 74,70 persen dari garis kemiskinan. Beras menjadi salah satu komoditas dengan kontribusi terbesar terhadap garis kemiskinan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa harga pangan masih memiliki pengaruh besar terhadap kesejahteraan masyarakat berpendapatan rendah. Karena itu, ketika angka kemiskinan turun tetapi harga kebutuhan dasar meningkat, pertanyaan mengenai kualitas kesejahteraan menjadi semakin relevan.

Penurunan kemiskinan tetap merupakan capaian positif. Namun, pemerintah juga perlu memastikan bahwa masyarakat yang baru keluar dari garis kemiskinan tidak kembali jatuh ke dalam kemiskinan ketika menghadapi guncangan ekonomi.

Keluar dari Kemiskinan Belum Tentu Menjadi Sejahtera

Dalam kajian ekonomi pembangunan, terdapat perbedaan antara poverty reduction dan economic security. Penurunan kemiskinan berarti jumlah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan berkurang. Sementara keamanan ekonomi berkaitan dengan kemampuan rumah tangga mempertahankan standar hidup ketika menghadapi tekanan.

Seseorang yang pendapatannya sedikit di atas garis kemiskinan tetap dapat mengalami kerentanan ketika: kehilangan pekerjaan; harga pangan melonjak; biaya pendidikan meningkat; mengalami sakit; terkena PHK; atau menghadapi penurunan pendapatan. Karena itu, angka kemiskinan sebaiknya tidak dibaca sendirian.

Ia perlu dilihat bersama ketimpangan, pengangguran, kualitas pekerjaan, inflasi, konsumsi rumah tangga dan perlindungan sosial.

Kemiskinan Turun, Ketimpangan Justru Naik

Ada satu data yang membuat gambaran ekonomi Indonesia menjadi lebih kompleks. Pada Maret 2026, Gini Ratio Indonesia meningkat menjadi 0,368 dari 0,363 pada September 2025. Artinya, ketimpangan pengeluaran masyarakat sedikit melebar dalam periode enam bulan tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan Maret 2025 yang mencapai 0,375, rasio gini Maret 2026 sebenarnya masih lebih rendah secara tahunan.

Dengan demikian, tidak tepat mengatakan bahwa ketimpangan Indonesia terus memburuk. Yang terjadi adalah:

kemiskinan turun → ketimpangan naik secara semesteran → tetapi ketimpangan masih lebih rendah dibanding setahun sebelumnya

Data tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan mengurangi kemiskinan tidak otomatis berarti seluruh masyarakat menikmati peningkatan kesejahteraan dalam proporsi yang sama.

Fenomena yang Perlu Diperhatikan: Pekerja Informal

Kualitas pekerjaan juga menjadi bagian penting dalam membaca kemiskinan. Data BPS menunjukkan pekerja informal masih mendominasi pasar kerja Indonesia. Pada Mei 2026, sekitar 59,30 persen penduduk bekerja berada di sektor informal, atau sekitar 87,88 juta orang. Pekerjaan informal tentu bukan berarti pekerjaan yang buruk.

Namun, pekerja informal umumnya menghadapi tingkat perlindungan sosial dan kepastian pendapatan yang berbeda dibandingkan pekerja formal. Karena itu, penurunan angka pengangguran tidak otomatis menunjukkan bahwa seluruh masyarakat memperoleh pekerjaan dengan kualitas dan pendapatan yang memadai. Di sinilah indikator jumlah pekerjaan perlu dibaca bersama kualitas pekerjaan.

Pertumbuhan Ekonomi Menjadi Faktor Penting

BPS mencatat ekonomi Indonesia tetap tumbuh sekitar 5 persen. Pertumbuhan ekonomi yang diikuti peningkatan konsumsi rumah tangga, penciptaan lapangan kerja dan penyaluran bantuan sosial dapat membantu menurunkan angka kemiskinan. Data BPS menunjukkan tambahan lapangan kerja juga terjadi dalam periode Februari 2025 hingga Februari 2026.

Dengan demikian, penurunan kemiskinan bukan angka yang muncul tanpa konteks. Ada sejumlah faktor ekonomi yang dapat membantu menjelaskan pergerakan tersebut. Namun, tantangannya adalah memastikan pertumbuhan ekonomi menghasilkan pekerjaan produktif dan pendapatan yang berkelanjutan, bukan hanya pekerjaan sementara atau berproduktivitas rendah.

Mengapa Masyarakat Bisa Merasa “Tidak Semiskin Data”?

Di sinilah perbedaan antara statistik makro dan pengalaman ekonomi rumah tangga perlu dipahami. BPS menggunakan metodologi statistik untuk mengukur kemiskinan secara konsisten. Sementara masyarakat mengalami ekonomi melalui hal-hal yang sangat konkret: harga beras, harga telur, biaya sekolah, cicilan rumah, ongkos transportasi, biaya kesehatan dan pendapatan bulanan.

Ketika biaya hidup meningkat lebih cepat daripada pendapatan, masyarakat dapat merasa semakin tertekan meskipun secara statistik mereka tidak masuk kategori miskin. Perasaan tersebut tidak otomatis membuktikan bahwa data BPS salah. Sebaliknya, data BPS juga tidak seharusnya digunakan untuk menyimpulkan bahwa seluruh masyarakat telah hidup sejahtera. Keduanya mengukur hal yang berbeda.

“Vulnerability”: Kemiskinan Bisa Datang Kembali

Dalam studi pembangunan, terdapat konsep vulnerability to poverty, yakni kerentanan seseorang untuk jatuh miskin ketika menghadapi guncangan. Konsep ini penting bagi Indonesia karena jumlah penduduk yang berada tepat di sekitar garis kemiskinan dapat jauh lebih besar daripada mereka yang secara statistik berada di bawah garis tersebut.

Bayangkan dua keluarga. Keluarga pertama memiliki pengeluaran sedikit di bawah garis kemiskinan. Keluarga kedua berada sedikit di atas garis kemiskinan. Secara statistik, hanya keluarga pertama yang dikategorikan miskin. Tetapi jika keduanya kehilangan pekerjaan atau menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, keluarga kedua juga dapat segera jatuh ke dalam kemiskinan.

Karena itu, kebijakan pengentasan kemiskinan tidak cukup hanya mengeluarkan masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Pemerintah juga perlu memperkuat resiliensi ekonomi rumah tangga.

Desa dan Kota Masih Menghadapi Masalah Berbeda

Persoalan kemiskinan juga tidak seragam secara geografis. BPS mencatat tingkat kemiskinan perdesaan masih lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Pada Maret 2026, kemiskinan perdesaan berada di sekitar 10,67 persen, sedangkan perkotaan sekitar 6,34 persen. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pengentasan kemiskinan tidak bisa menggunakan pendekatan yang sepenuhnya seragam.

Di desa, persoalannya dapat berkaitan dengan produktivitas pertanian, akses pasar, infrastruktur, pendidikan dan lapangan kerja. Di kota, tantangannya dapat berupa biaya perumahan, transportasi, pekerjaan informal dan tingginya biaya hidup. Satu angka nasional akhirnya harus dipecah menjadi persoalan daerah yang berbeda.

Pulau Jawa Masih Menyimpan Jumlah Penduduk Miskin Terbesar

Secara jumlah, Pulau Jawa masih menjadi wilayah dengan penduduk miskin terbesar. BPS mencatat sekitar 12,02 juta penduduk miskin berada di Pulau Jawa pada Maret 2026. Jumlah tersebut lebih dari separuh penduduk miskin nasional. Namun, jumlah absolut tidak sama dengan tingkat kemiskinan. Sebuah wilayah dengan populasi besar dapat memiliki jumlah penduduk miskin tinggi tetapi persentase kemiskinannya relatif lebih rendah.

Karena itu, membaca kemiskinan Indonesia harus menggunakan dua perspektif: berapa banyak orang miskin dan berapa besar proporsinya terhadap jumlah penduduk.

Jadi, Apakah Data BPS Salah?

Jawabannya: tidak ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan demikian hanya dari pengalaman masyarakat atau perbedaan persepsi. BPS memiliki metodologi statistik dan menggunakan Susenas sebagai salah satu sumber utama pengukuran kemiskinan. Data kemiskinan adalah alat untuk menggambarkan kondisi masyarakat melalui indikator yang terukur.

Tetapi data tersebut memang bukan satu-satunya ukuran kesejahteraan. Jika pertanyaannya adalah apakah kehidupan masyarakat sudah sejahtera, maka indikator yang digunakan harus lebih luas. Mulai dari pendapatan riil, konsumsi, ketimpangan, kualitas pekerjaan, akses layanan dasar, kesehatan, pendidikan, hingga kemampuan menghadapi guncangan ekonomi.

Tantangan Pemerintah: Jangan Terjebak pada Angka

Penurunan angka kemiskinan merupakan capaian yang patut diapresiasi. Namun, pemerintah tidak boleh berhenti pada keberhasilan menurunkan angka dari 8,25 persen menjadi 8,07 persen. Target berikutnya jauh lebih sulit: membuat masyarakat yang keluar dari kemiskinan tidak kembali miskin.

Artinya, kebijakan pemerintah perlu diarahkan pada penciptaan pekerjaan formal dan produktif, peningkatan upah, pengendalian harga pangan, penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta pemerataan pembangunan antarwilayah. Kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh berapa banyak uang yang dimiliki seseorang. Ia juga ditentukan oleh seberapa aman kehidupan ekonominya ketika menghadapi krisis.

Angka Penting, Tetapi Bukan Segalanya

Data BPS mengenai penurunan kemiskinan Indonesia pada Maret 2026 memberikan satu pesan penting: Indonesia memang mengalami perbaikan dalam indikator kemiskinan. Namun, data yang sama juga menunjukkan bahwa pekerjaan rumah belum selesai. Masih ada 22,93 juta penduduk miskin, garis kemiskinan meningkat, pekerja informal masih dominan, dan ketimpangan pengeluaran sempat meningkat secara semesteran.

Karena itu, perdebatan seharusnya tidak berhenti pada pertanyaan: “Apakah data BPS benar atau salah?”

Pertanyaan yang lebih produktif adalah:

“Apa yang sebenarnya dikatakan data BPS tentang kehidupan masyarakat, dan apa yang belum mampu dijelaskan oleh angka tersebut?”

Di situlah statistik dan realitas sosial seharusnya bertemu. Kemiskinan turun adalah kabar baik. Memastikan masyarakat benar-benar semakin sejahtera adalah pekerjaan berikutnya.