Bappenas Dapat Rp2,47 T, Aceh-Papua Jadi Fokus

JAKARTA — Kementerian PPN/Bappenas memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp2,47 triliun untuk 2027. Dana tersebut akan digunakan untuk memperkuat fungsi perencanaan pembangunan nasional sekaligus mengawal sejumlah agenda prioritas pemerintah, termasuk pembangunan kewilayahan dari Aceh hingga Papua.

Pembahasan anggaran Bappenas dilakukan bersama Komisi XI DPR RI dengan mengacu pada arah pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027. Ketua Komisi XI DPR RI Mukhamad Misbakhun mengatakan RKA Bappenas diselaraskan dengan tema RKP 2027, yakni “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.”

Dari total anggaran Rp2,47 triliun tersebut, sekitar Rp1,46 triliun dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen, sedangkan Rp1,01 triliun untuk Program Perencanaan Pembangunan Nasional. Komponen pembiayaan program perencanaan mencakup sekitar Rp766,3 miliar dari rupiah murni, Rp97,6 miliar pinjaman luar negeri untuk tiga proyek, serta Rp145,6 miliar hibah luar negeri untuk lima proyek.

Bila dilihat dari jenis belanja, sekitar Rp825,3 miliar atau 33 persen digunakan untuk kebutuhan operasional. Sementara itu, sekitar Rp1,64 triliun atau 66,5 persen diarahkan untuk kegiatan nonoperasional yang berkaitan dengan pelaksanaan agenda pembangunan.

Sekretaris Jenderal Bappenas Teni Widuriyanti mengatakan anggaran tersebut menjadi instrumen untuk mengoordinasikan pembangunan nasional. Bappenas juga akan terus mengawal delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional menuju target Indonesia Emas 2045.

Salah satu agenda utama Bappenas pada 2027 adalah penyusunan roadmap pembangunan Papua dan Aceh. Selain itu, lembaga tersebut akan mengawal pembangunan Sabang, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), pemulihan pascabencana, konektivitas, tata ruang, serta penguatan data pembangunan daerah.

Di bidang ekonomi, Bappenas juga menyiapkan roadmap industrialisasi, termasuk pengembangan industri otomotif dan kedirgantaraan. Agenda lainnya meliputi dashboard potensi ekspor, penguatan hubungan pemerintah pusat dan daerah, serta kebijakan pembiayaan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata.

Sejumlah agenda strategis lain turut masuk dalam rencana kerja Bappenas, antara lain percepatan pajak karbon, stabilitas sektor keuangan, digitalisasi belanja daerah, dan proses aksesi Indonesia menuju OECD. Bappenas juga akan mengawal program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, bantuan sosial terpadu, Koperasi Merah Putih, hilirisasi UMKM, ketahanan pangan dan energi, serta pembangunan giant sea wall.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menilai koordinasi antarlembaga menjadi faktor penting untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027 menuju 8 persen pada 2029. Ia meminta penguatan sinergi antara Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi Danantara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan.

“Dukungan yang diperlukan oleh Bappenas dari Komisi XI adalah memperkuat sinergi Bank Indonesia, Badan Pengelola Investasi Danantara, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan terutama dalam mencapai pertumbuhan 6 persen di tahun 2027 menuju 8 persen di tahun 2029,” ujar Rachmat.

Dengan alokasi Rp2,47 triliun, Bappenas diposisikan bukan sekadar sebagai lembaga penyusun rencana, tetapi sebagai pengarah dan pengawal berbagai agenda pembangunan nasional. Fokus roadmap Aceh-Papua menunjukkan upaya pemerintah menyusun pembangunan berbasis wilayah, sementara target pertumbuhan ekonomi menempatkan produktivitas, investasi, dan industrialisasi sebagai agenda utama 2027.