Legislator Minta Forum Kepala Daerah Jadi Momentum Prabowo Perangi Korupsi

Presiden Prabowo Subianto didorong memanfaatkan rencana pertemuan dengan seluruh kepala daerah sebagai momentum memperkuat komitmen pemberantasan korupsi. Usulan itu muncul di tengah meningkatnya kasus korupsi yang menjerat kepala daerah dalam beberapa waktu terakhir.

Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menilai arahan langsung dari Presiden kepada para gubernur, bupati, dan wali kota penting untuk memperkuat integritas penyelenggaraan pemerintahan. Menurut dia, penguatan komitmen tersebut dibutuhkan agar upaya membangun pemerintahan yang bersih berjalan lebih konsisten.

"Kami berharap Presiden memberikan arahan, penegasan, sekaligus penguatan komitmen kepada seluruh kepala daerah agar lebih sungguh-sungguh memberantas korupsi dan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih," kata Doli.

Dia menilai pesan tersebut akan memiliki dampak besar apabila disampaikan langsung dalam forum yang mempertemukan seluruh kepala daerah dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan itu dinilai dapat menjadi titik awal memperkuat sinergi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mencegah praktik korupsi.

Desakan tersebut mengemuka setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sedikitnya 16 kepala daerah terjerat berbagai perkara korupsi melalui operasi tangkap tangan (OTT). Kasus-kasus itu meliputi dugaan suap proyek, penyalahgunaan kewenangan, hingga pemerasan terhadap aparatur sipil negara.

Menurut dia, meningkatnya jumlah kepala daerah yang tersangkut perkara korupsi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Kondisi itu juga menjadi pengingat bahwa pengawasan dan penguatan integritas aparatur pemerintahan tidak boleh kendur.

Doli menilai pertemuan Presiden dengan seluruh kepala daerah tidak hanya relevan untuk memperkuat agenda pemberantasan korupsi. Forum tersebut juga dapat menjadi ruang konsolidasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Dia mengatakan pemerintah pusat perlu mendengar secara langsung persoalan yang dihadapi setiap daerah agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Komunikasi dua arah dinilai penting untuk memperkuat koordinasi sekaligus menjaga efektivitas pelaksanaan program nasional.

"Forum itu juga menjadi kesempatan bagi kepala daerah untuk menyampaikan berbagai persoalan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing, terutama yang berkaitan dengan dampak kebijakan fiskal pemerintah," ujar Doli.

Menurut dia, salah satu isu yang perlu menjadi perhatian ialah dampak pemotongan Transfer ke Daerah (TKD) yang belakangan menjadi pembahasan di ruang publik. Aspirasi tersebut dinilai perlu disampaikan secara langsung kepada Presiden agar pemerintah dapat merumuskan solusi yang lebih komprehensif.

"Di forum itulah kepala daerah memiliki kesempatan menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada Presiden sehingga dapat dicarikan solusi terbaik secara bersama-sama," kata dia.

Doli menegaskan konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kebutuhan mendesak di tengah dinamika ekonomi dan tantangan pembangunan yang terus berkembang. Sinergi yang kuat diyakini mampu mempercepat pelaksanaan program sekaligus memperkuat kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Prabowo Segera Kumpulkan Seluruh Kepala Daerah

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan akan mengumpulkan seluruh gubernur, bupati, dan wali kota dalam rapat khusus di Jakarta. Pertemuan tersebut direncanakan menjadi forum koordinasi nasional antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Prabowo mengatakan jadwal pelaksanaan rapat masih dalam tahap penyusunan sehingga belum ditetapkan secara resmi. Namun, salah satu agenda utama yang akan dibahas ialah penguatan Gerakan Indonesia ASRI yang berfokus pada aspek aman, sehat, resik, dan indah.

"Nanti ada rapat khusus. Semua gubernur dan seluruh bupati akan saya kumpulkan di Jakarta, tetapi saya belum tahu persis kapan pelaksanaannya," ujar Prabowo saat menghadiri kegiatan di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Kamis (30/7/2026).

Rencana tersebut dinilai menjadi momentum strategis bagi pemerintah untuk memperkuat koordinasi lintas daerah sekaligus menegaskan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih. Di saat yang sama, forum itu diharapkan menjadi ruang evaluasi bersama dalam mempercepat pembangunan daerah, meningkatkan pelayanan publik, serta memperkokoh upaya pencegahan korupsi di seluruh Indonesia.