MBG Bersiap Pakai AI, Usul Pasien TBC Jadi Penerima Prioritas

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu agenda utama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto bersiap memasuki fase baru dengan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Pemerintah tengah menyusun peta jalan integrasi AI ke berbagai program strategis nasional, termasuk MBG, untuk periode 2026-2029.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi percepatan transformasi digital nasional. Pemerintah meyakini pemanfaatan AI mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia sekaligus meningkatkan daya saing nasional di tingkat regional dan global.

Berdasarkan rancangan kebijakan yang tengah disusun, pemanfaatan AI diproyeksikan dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 12 persen atau setara sekitar 366 miliar dollar AS pada 2030. Draf regulasi mengenai penggunaan AI saat ini masih menunggu persetujuan Presiden Prabowo Subianto sebelum diterapkan secara luas.

Untuk merealisasikan agenda tersebut, pemerintah diperkirakan membutuhkan investasi sekitar 15 miliar dollar AS atau setara Rp269,3 triliun. Anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun ekosistem AI yang mampu mendukung berbagai layanan publik dan program prioritas pemerintah.

Dalam pelaksanaannya, teknologi AI akan dimanfaatkan untuk menyusun menu makanan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah. Sistem tersebut juga dirancang untuk memantau kebersihan dapur, memperkirakan kebutuhan bahan pangan, mendeteksi potensi penyimpangan, hingga mengintegrasikan data kesehatan penerima manfaat.

Pemanfaatan data kesehatan berbasis AI diharapkan mampu memberikan peringatan dini apabila ditemukan kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Dengan pendekatan tersebut, efektivitas dan ketepatan sasaran program MBG diharapkan semakin meningkat.

Pemerintah juga menggandeng sejumlah perusahaan teknologi global dalam penyusunan regulasi AI nasional. Beberapa perusahaan yang terlibat antara lain Meta, IBM, dan Microsoft.

Sebelumnya, Microsoft telah mengumumkan komitmen investasi sebesar 1,7 miliar dollar AS untuk pengembangan layanan komputasi awan dan kecerdasan buatan di Indonesia. Investasi tersebut dinilai menjadi salah satu fondasi penting dalam memperkuat ekosistem digital nasional.

Meski demikian, sejumlah pengamat menilai Indonesia masih menghadapi tantangan besar untuk menjadi pemain utama dalam pengembangan AI. Keterbatasan infrastruktur teknologi, ketersediaan chip, kapasitas pusat komputasi, serta minimnya talenta digital menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan.

Di tengah rencana transformasi MBG tersebut, Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengusulkan perluasan kelompok penerima manfaat program. Dia menginginkan pasien tuberkulosis (TBC) masuk dalam kategori prioritas penerima makanan bergizi gratis.

Usulan itu didasarkan pada tingginya angka kasus TBC di Indonesia yang masih menjadi persoalan kesehatan serius. Setiap tahun tercatat sekitar satu juta kasus TBC dengan angka kematian mencapai 160 ribu jiwa.

"Orang-orang yang sakit tuberkulosis 1 juta loh di Indonesia setiap tahun. Meninggal 160 ribu, jadi kita ngomong 5 menit meninggal dua orang," ujar Budi Gunadi Sadikin usai peluncuran Komisi The Lancet Regional Health-Western Pacific di Jakarta Selatan, Senin (22/6/2026).

Menurut dia, dukungan nutrisi yang memadai dapat membantu meningkatkan keberhasilan pengobatan pasien TBC. Karena itu, kelompok tersebut dinilai layak mendapatkan perhatian khusus dalam pelaksanaan program MBG.

Namun, usulan tersebut mendapat sorotan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi. Dia mempertanyakan kesiapan pemerintah, khususnya terkait kebutuhan anggaran apabila cakupan penerima manfaat diperluas.

"Saya memahami bahwa pasien TBC membutuhkan dukungan gizi yang baik agar pengobatannya berhasil. Tetapi pertanyaannya, apakah Kementerian Kesehatan sudah memiliki kajian yang komprehensif terkait kebutuhan anggarannya?" kata Nurhadi kepada wartawan, Rabu (24/6/2026). Perdebatan mengenai perluasan sasaran MBG menunjukkan bahwa program tersebut terus berkembang seiring kebutuhan masyarakat dan kemajuan teknologi. Di satu sisi pemerintah ingin memanfaatkan AI untuk meningkatkan efektivitas program, sementara di sisi lain muncul tuntutan agar manfaatnya menjangkau kelompok rentan yang membutuhkan dukungan gizi secara lebih mendesak.