Jabar Banyak PHK, Industri Tertekan, Pabrik Makin Rentan?

Jawa Barat sedang menghadapi paradoks ketenagakerjaan. Provinsi yang selama bertahun-tahun menjadi salah satu mesin industri manufaktur Indonesia justru mencatat jumlah pekerja terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) tertinggi secara nasional.

Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan 43.805 pekerja tercatat terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026. Dari jumlah tersebut, 8.830 pekerja berdomisili di Jawa Barat, setara sekitar 20,16 persen dari total nasional.

Dengan kata lain, sekitar satu dari setiap lima pekerja yang masuk pencatatan PHK nasional berasal dari Jawa Barat. Angka ini menempatkan Jawa Barat jauh di atas Jawa Timur dengan 4.781 pekerja dan Banten dengan 4.767 pekerja.

Namun tingginya angka PHK tersebut tidak serta-merta berarti perusahaan di Jawa Barat semuanya sedang bangkrut atau meninggalkan provinsi tersebut. Data Kemnaker dikelompokkan berdasarkan domisili tenaga kerja, sehingga angka 8.830 tidak boleh dibaca sebagai jumlah posisi yang hilang pada perusahaan yang secara fisik berada di Jawa Barat.

Pertanyaannya kemudian: mengapa Jawa Barat selalu muncul sebagai episentrum PHK? Karena Jabar adalah jantung manufaktur. Jawaban pertama justru terletak pada kekuatan Jawa Barat sendiri.

Provinsi ini merupakan salah satu pusat manufaktur terbesar Indonesia, dengan konsentrasi industri di kawasan seperti Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, hingga kawasan industri lainnya.

Artinya, ketika sektor manufaktur mengalami perlambatan, dampaknya terhadap Jawa Barat secara statistik juga akan terlihat lebih besar.

Data awal 2026 sudah menunjukkan pola tersebut. Pada Januari-Maret, Jawa Barat mencatat 1.721 pekerja terdampak PHK atau sekitar 20,51 persen dari total nasional pada periode tersebut. Angkanya kemudian meningkat menjadi 3.339 pada Januari-April dan 5.044 pada Januari-Mei.

Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan Jawa Barat bukan sekadar “banyak perusahaan melakukan PHK”, tetapi juga karena provinsi ini memiliki paparan yang sangat besar terhadap siklus industri nasional dan global. Ketika pesanan ekspor turun, biaya bahan baku meningkat atau perusahaan melakukan efisiensi, wilayah dengan basis manufaktur besar akan merasakan dampaknya lebih cepat.

PHK adalah sisi lain dari keunggulan industri

Fenomena tersebut dapat dibaca melalui teori Economic Base Theory. Sebuah wilayah akan berkembang ketika memiliki sektor ekonomi dasar yang menghasilkan pendapatan dari luar wilayah, misalnya industri manufaktur berorientasi ekspor. Ketika sektor tersebut berkembang, pekerjaan dan aktivitas ekonomi ikut tumbuh melalui efek pengganda.

Tetapi mekanisme yang sama bekerja secara terbalik. Ketika permintaan ekspor melemah atau produksi industri turun, efek penggandanya juga ikut berbalik. Pekerja di perusahaan utama dapat terdampak, kemudian merembet ke perusahaan pemasok, logistik, kontraktor, jasa makanan, hingga usaha kecil di sekitar kawasan industri.

Dengan demikian, keunggulan industri Jawa Barat sekaligus menjadi sumber kerentanannya. Semakin besar ketergantungan suatu wilayah terhadap sektor tertentu, semakin besar pula dampak ketika sektor tersebut mengalami guncangan.

Tekanan datang dari pasar global

Pemerintah Jawa Barat sendiri mengakui faktor eksternal ikut memberikan tekanan terhadap industri. Pada kuartal I 2026, Kepala Disnakertrans Jawa Barat I Gusti Agung Kim Fajar Wiyati Oka menyebut PHK dipengaruhi faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain gejolak global yang berdampak terhadap harga BBM, plastik, komoditas dan produk ekspor.

Persoalan tersebut menjadi lebih rumit karena industri Jawa Barat banyak terhubung dengan rantai pasok internasional. Kenaikan biaya energi atau bahan baku tidak berhenti di satu perusahaan. Biaya tersebut dapat mengurangi margin, menekan utilitas produksi dan pada akhirnya memaksa perusahaan melakukan efisiensi.

Pemprov Jawa Barat bahkan pada Juni 2026 menjalankan strategi business matchmaking dan substitusi bahan baku lokal karena menguatnya dolar AS membuat sebagian pelaku usaha menahan impor bahan baku dan bahan penolong. Pemerintah daerah memperingatkan kondisi tersebut berpotensi menurunkan utilitas produksi dan memicu PHK.

Kepala Disperindag Jawa Barat Nining Yulistiani memberikan contoh industri tekstil yang masih sangat bergantung pada bahan baku impor.

“Kita lakukan subtitusi dan matchmaking. Contohnya, industri tekstil yang biasanya perlu kapas dan itu 100 persen merupakan impor.”

Ketergantungan seperti ini membuat industri semakin sensitif terhadap nilai tukar, biaya logistik dan perubahan harga komoditas global.

Tekstil dan alas kaki: luka lama yang belum sembuh

Sektor yang paling rentan adalah industri padat karya, terutama tekstil, pakaian jadi dan alas kaki. Pemprov Jawa Barat sebelumnya telah mengidentifikasi penutupan pabrik dan PHK di industri TPT dan alas kaki sebagai persoalan serius. Faktor yang disebut antara lain banjir produk impor, turunnya permintaan ekspor dan tingginya beban operasional.

Pemerintah Jawa Barat juga pernah menyebut persoalan impor pakaian bekas ilegal, teknologi produksi yang tertinggal dan kesulitan pasokan bahan baku sebagai tekanan terhadap industri tekstil.

Masalahnya bukan sekadar harga produk impor. Industri yang mesin produksinya lebih tua akan menghadapi produktivitas yang lebih rendah. Ketika harus berhadapan dengan produsen dari negara yang memiliki mesin lebih modern, energi lebih murah atau rantai pasok lebih efisien, biaya produksi Indonesia menjadi semakin sulit bersaing.

Di sinilah teori Comparative Advantage menjadi relevan. Dalam perdagangan internasional, perusahaan dan negara cenderung mengalokasikan produksi pada lokasi yang memberikan kombinasi biaya, produktivitas, teknologi, tenaga kerja, infrastruktur dan akses pasar yang lebih menguntungkan.

Jawa Barat memiliki tenaga kerja dan pasar yang besar. Tetapi keunggulan tersebut tidak otomatis cukup apabila biaya produksi meningkat sementara produktivitas tidak tumbuh dengan kecepatan yang sama.

Investor tidak hanya mencari tenaga kerja murah. Mereka mencari produktivitas tinggi dengan risiko dan biaya yang dapat diprediksi.

Masalahnya bukan hanya upah

Perdebatan PHK di Jawa Barat sering kali berujung pada isu upah minimum. Padahal persoalannya jauh lebih kompleks. Perusahaan menghitung keseluruhan cost of doing business yakni upah, energi, bahan baku, logistik, pajak, produktivitas, kepastian regulasi, biaya kepatuhan dan akses pasar.

Karena itu, menurunkan upah tidak otomatis menyelesaikan persoalan daya saing. Sebaliknya, meningkatkan produktivitas tanpa memperbaiki biaya energi dan logistik juga tidak cukup.

Yang diperlukan adalah ekosistem industri yang kompetitif secara keseluruhan. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli sendiri menekankan bahwa setiap laporan PHK perlu diverifikasi lebih dulu untuk mengetahui apakah PHK benar terjadi sekaligus mencari penyebab dan solusinya.

“Saya sering sampaikan bahwa itu prosesnya panjang. Jadi misalnya ada rencana perusahaan untuk melakukan PHK, maka kemudian kita coba verifikasi, kita klarifikasi isunya benar atau tidak.”

Pendekatan ini penting karena tidak semua pengurangan pekerja otomatis berarti penutupan permanen perusahaan.

Jabar menjadi korban karena terlalu terkonsentrasi?

Ada paradoks lain yang menarik. Konsentrasi industri selama puluhan tahun membuat Jawa Barat memiliki agglomeration economies yakni keuntungan ekonomi karena perusahaan, pemasok, pekerja dan infrastruktur terkonsentrasi dalam satu wilayah.

Secara teori New Economic Geography, konsentrasi tersebut dapat meningkatkan produktivitas karena perusahaan lebih mudah mendapatkan pemasok, tenaga kerja, informasi, infrastruktur dan jaringan bisnis.

Tetapi konsentrasi juga menciptakan risiko. Jika industri yang terkonsentrasi memiliki karakteristik serupa, misalnya sama-sama manufaktur ekspor dan padat karya maka guncangan yang sama dapat mengenai banyak perusahaan sekaligus.

Itulah sebabnya PHK di Jawa Barat bisa terlihat jauh lebih besar daripada provinsi yang struktur ekonominya lebih terdiversifikasi. Jadi, bukan semata-mata Jawa Barat lebih buruk. Jawa Barat juga bisa terlihat lebih rentan karena terlalu penting bagi industri Indonesia.

126 ribu PHK nasional ikut menjadi alarm

Tekanan di Jawa Barat juga harus dilihat dalam konteks nasional. Apindo mencatat sekitar 126.000 pekerja nonaktif akibat PHK sepanjang Januari-Mei 2026 berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan. Sekitar 50.000 klaim JHT pada periode tersebut terkait PHK.

Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani mengaitkan tekanan tersebut antara lain dengan meningkatnya tekanan produksi dan melambatnya permintaan pasar.  Artinya, persoalan Jawa Barat bukan fenomena yang berdiri sendiri. Jawa Barat adalah salah satu titik paling terlihat dari tekanan yang sedang dialami industri nasional.

Tetapi angka 8.830 juga harus dibaca hati-hati. Ada satu hal penting yang sering hilang dalam pemberitaan tentang PHK. Data Kemnaker tersebut merupakan pekerja yang masuk klasifikasi peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Artinya, angka tersebut bukan sensus seluruh orang yang kehilangan pekerjaan di Indonesia.

Selain itu, data terbaru menggunakan provinsi domisili tenaga kerja sebagai dasar pengelompokan. Karena itu, angka 8.830 tidak boleh diterjemahkan secara sederhana sebagai terdapat 8.830 PHK yang dilakukan perusahaan di Jawa Barat.

Kesimpulan tersebut terlalu jauh dari data yang tersedia. Yang dapat dikatakan dengan aman adalah 8.830 pekerja berdomisili di Jawa Barat tercatat terkena PHK sepanjang Januari-Juli 2026. Dan angka itu merupakan yang tertinggi secara nasional.

Daftar jumlah PHK terkini

Berdasarkan data Kemnaker untuk Januari-Juli 2026, berikut lima provinsi dengan jumlah pekerja ter-PHK terbanyak:

Peringkat

Provinsi

Pekerja ter-PHK

1

Jawa Barat

8.830

2

Jawa Timur

4.781

3

Banten

4.767

4

DKI Jakarta

3.190

5

Jawa Tengah

3.074

6

Kalimantan Selatan

2.961

7

Kalimantan Timur

2.751

8

Sumatera Utara

2.535

9

Sulawesi Selatan

1.678

10

Sumatera Selatan

1.664

Total nasional mencapai 43.805 pekerja pada Januari-Juli 2026. Jawa Barat menyumbang sekitar 20,16 persen dari total tersebut.

Tren Jawa Barat 2026

• Januari-Maret: 1.721 pekerja

• Januari-April: 3.339 pekerja

• Januari-Mei: 5.044 pekerja

• Januari-Juni: 6.727 pekerja

• Januari-Juli: 8.830 pekerja

Jabar Tidak Bisa Hanya Mengandalkan Investasi Baru

Persoalan terbesar Jawa Barat bukan sekadar bagaimana menciptakan investasi baru. Provinsi ini juga harus memastikan pabrik yang sudah ada tetap hidup. Investasi baru memang penting. Tetapi apabila perusahaan baru masuk sementara perusahaan lama mengurangi produksi dan pekerja, maka dampaknya terhadap pasar tenaga kerja tidak otomatis positif.

Karena itu, strategi Jawa Barat perlu bergerak dari sekadar menarik investor menjadi mempertahankan industri. Pemerintah perlu memperkuat industri lokal, mempercepat modernisasi mesin, memperbaiki rantai pasok, memastikan energi kompetitif, memperluas pasar ekspor dan mempertemukan industri besar dengan pemasok lokal.

Di sisi tenaga kerja, program reskilling dan upskilling juga menjadi penting agar pekerja yang keluar dari industri lama tidak terjebak dalam pekerjaan informal berproduktivitas rendah.

Kesimpulan

Jawa Barat menjadi daerah dengan PHK terbanyak bukan karena satu penyebab tunggal. Ada kombinasi konsentrasi manufaktur, ketergantungan terhadap pasar ekspor, tekanan permintaan, biaya bahan baku, nilai tukar, impor, teknologi produksi, energi dan persaingan industri regional.

Justru karena Jawa Barat adalah salah satu jantung manufaktur Indonesia, guncangan industri terlihat lebih besar di provinsi ini. Persoalannya sekarang bukan sekadar berapa banyak pekerja yang terkena PHK, tetapi apakah Jawa Barat mampu mengubah struktur industrinya agar lebih produktif, berteknologi tinggi, berdaya saing dan tidak terlalu rentan terhadap guncangan global.

Sebab jika Jawa Barat adalah mesin manufaktur Indonesia, maka PHK yang terus meningkat bukan hanya masalah buruh Jawa Barat. Ia adalah alarm bagi industri nasional.