Gelombang Protes Mahasiswa di Jantung Ibu Kota

Gelombang unjuk rasa mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati kawasan strategis Jakarta untuk menyuarakan lima tuntutan krusial kepada pemerintah, Jumat (12/6). Aksi massal yang dimotori oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) ini turut diperkuat oleh kehadiran delegasi mahasiswa dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dan Institut Pertanian Bogor.

Ketua BEM Fakultas Hukum UI, Anandaku Dimas Rumi Chattaristo, menjelaskan kelima poin tuntutan tersebut murni lahir dari hasil konsolidasi matang seluruh elemen mahasiswa. Dia juga menegaskan gerakan moral ini bersifat inklusif bagi masyarakat luas serta steril dari intervensi atau afiliasi kelompok politik tertentu.

"Jadi ada lima pokok tuntutan kami. Sudah dirangkum berdasarkan konsolidasi BEM seluruh fakultas di UI," ujar Dimas.

"Tidak menutup atau memberikan batasan. Di samping itu kita tidak tergabung atau terafiliasi dengan massa mana pun," katanya.

Formasi tuntutan yang diusung para mahasiswa tersebut berfokus pada kritik tajam terhadap tata kelola anggaran dan kebijakan sosial ekonomi yang dinilai membebani rakyat. Di samping desakan efisiensi APBN dan stabilitas harga pokok, mereka secara spesifik menolak keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis serta penetapan Koperasi Desa Merah Putih.

Isu krusial lain yang turut disuarakan dalam manifesto mahasiswa adalah penolakan terhadap segala bentuk militerisme di ruang sipil demi menjaga iklim demokrasi tetap sehat. Mereka juga mendesak jajaran pemerintahan kabinet baru untuk berani mengakui kegagalan kebijakan defensif dan segera mengambil langkah konkret perbaikan.

Dinamika di lapangan sempat memanas ketika rombongan bus yang mengangkut massa mahasiswa dari kampus UI Depok tertahan dan dilarang memasuki kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Aparat keamanan di lapangan secara sepihak membelokkan rute konvoi kendaraan mahasiswa dari kawasan Semanggi menuju arah Dukuh Atas dan mengarahkannya ke Gedung DPR RI.

Ketua BEM UI, Yatalathof Ma'shum Imawan, membenarkan terjadinya pencegatan dan pengalihan rute sepihak yang membuat formasi massa mahasiswa sempat terpecah di beberapa titik. Dia menyatakan sebagian kelompok mahasiswa terpaksa bertahan di sekitar Kantor TVRI guna mengonsolidasikan kembali barisan yang tercecer.

"Kita sedang diskusi bagaimana agar bisa ke Bundaran HI dan yang terpisah untuk gabung lagi konsolidasi," ujar Athof.

Pihak kepolisian segera memberikan klarifikasi resmi terkait kebijakan sterilisasi kawasan Bundaran Hotel Indonesia dari segala bentuk aktivitas demonstrasi massa. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, menyatakan kawasan ikonik tersebut merupakan pusat urat nadi perekonomian dan aktivitas publik yang harus dijaga stabilitasnya.

"Iya, memang kita ketahui bahwa seputaran Bundaran HI itu bukan merupakan tempat yang untuk menyampaikan aspirasi. Karena memang ada kegiatan-kegiatan perekonomian, kegiatan-kegiatan masyarakat lainnya. Sehingga kita sama-sama memaklumi, memahami untuk saling menghormati," ujar Budi di Gedung DPR RI, Jumat.

Pihak berwenang mengklaim Direktorat Intelijen Polda Metro Jaya telah membuka ruang komunikasi dengan koordinator lapangan untuk memindahkan lokasi unjuk rasa demi ketertiban bersama. Polisi menyarankan agar massa mengalihkan konsentrasi aksi ke area yang legal secara konstitusi, seperti kawasan Patung Kuda atau pelataran Gedung DPR/MPR RI.

"Dan kami juga dari Direktorat Intelijen sudah berkomunikasi untuk mengalihkan titik tadi di Bundaran HI bisa di sekitar Patung Kuda ataupun di depan DPR MPR. Sehingga aspirasinya juga tersampaikan dengan baik dan ini juga dilindungi oleh undang-undang," kata Budi.

Merespons eskalasi gerakan mahasiswa yang mulai menggaungkan narasi 'Reformasi Jilid II' di berbagai wilayah, otoritas intelijen negara langsung mengeluarkan seruan perdamaian. Kepala Badan Intelijen Negara, Muhammad Herindra, mengimbau seluruh lapisan elemen bangsa untuk tetap memprioritaskan stabilitas keamanan di atas kepentingan kelompok.

Dia memilih memberikan respons normatif dan mengajak masyarakat menyikapi dinamika politik ini secara bijak tanpa memicu polarisasi yang merugikan kepentingan nasional. Keutuhan bangsa dinilai menjadi modal utama yang tidak boleh dikorbankan di tengah maraknya penyampaian aspirasi publik.

“Yang penting kita semua harus menjaga ya, persatuan-kesatuan. Jangan sampai ada hal yang tidak menguntungkan lah bagi kita semua,” kata Herindra.