290 BUMN Sudah Ditutup, Prabowo Targetkan Penataan 700 Lagi hingga Akhir 2026
- Presiden Prabowo Subianto menargetkan penataan dan perampingan perusahaan negara terus dikebut hingga akhir 2026 dengan sasaran sedikitnya 700 BUMN.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penataan dan perampingan perusahaan negara terus dikebut hingga akhir 2026 dengan sasaran sedikitnya 700 BUMN. Target tersebut menjadi bagian dari restrukturisasi yang sejauh ini disebut telah menutup 290 BUMN dan menghasilkan penghematan anggaran negara hingga Rp50 triliun.
Prabowo menerima laporan perkembangan penataan BUMN dalam pertemuan dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, serta jajaran Danantara di kediamannya di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/9). Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan laporan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Prabowo untuk menyederhanakan struktur perusahaan negara.
Teddy mengatakan proses konsolidasi BUMN akan terus dilanjutkan hingga Desember 2026. Pemerintah memproyeksikan restrukturisasi tersebut dapat menghasilkan efisiensi anggaran hingga Rp100 triliun.
Menurut Teddy, penataan BUMN tidak semata-mata diarahkan untuk mengurangi jumlah perusahaan negara, tetapi juga membangun struktur korporasi yang lebih sehat dan efisien. Prabowo meminta proses tersebut dilakukan secara terukur dan menyeluruh agar BUMN dapat menjalankan fungsi ekonominya secara optimal.
“Bapak Presiden menegaskan pentingnya penataan BUMN dilakukan secara terukur dan menyeluruh untuk menciptakan struktur perusahaan negara yang lebih efisien, sehat, profesional, dan mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian nasional,” kata Teddy dalam keterangan resmi.
Pertemuan tersebut juga membahas percepatan hilirisasi sumber daya alam sebagai agenda strategis pemerintah. Pembahasan itu turut dihadiri COO Danantara Dony Oskaria dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi.
Teddy mengatakan percepatan hilirisasi diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri sekaligus memperkuat investasi. Kebijakan tersebut juga diharapkan mampu menciptakan dampak ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia.
“Percepatan hilirisasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat investasi, serta menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi Indonesia,” ujarnya.
( sir / sir )
Komentar (0)