Polemik Motor Listrik BGN, Berpotensi Dihibahkan ke Guru Honorer

Rencana Badan Gizi Nasional (BGN) menghibahkan sepeda motor listrik yang sebelumnya dibeli untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kepada guru honorer mendapat dukungan dari Komisi IX DPR RI. Langkah itu dinilai menjadi jalan keluar agar aset yang telah dibeli menggunakan uang negara tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mengatakan dirinya menyetujui usulan yang disampaikan Wakil Kepala BGN terkait pemanfaatan motor listrik tersebut. Menurut dia, aset yang telah telanjur dibeli tidak seharusnya dibiarkan menganggur atau kehilangan nilai manfaat.

“Waktu rapat dengan Komisi IX, Ibu Arumsari mengatakan sepeda motor listrik tersebut akan dihibahkan kepada guru-guru honorer di daerah-daerah. Dan saya setuju dengan rencana tersebut,” ujar Yahya.

Dia menilai kebijakan tersebut lebih tepat dibandingkan membiarkan kendaraan yang sudah dibayar menggunakan anggaran negara tidak digunakan. Karena itu, pemanfaatan kembali aset dinilai menjadi pilihan yang paling rasional di tengah polemik pengadaan yang tengah menjadi sorotan.

Meski mendukung rencana hibah, Yahya mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya tidak sependapat dengan pengadaan motor listrik untuk kebutuhan operasional SPPG. Dia menilai kendaraan tersebut tidak sesuai dengan karakter pekerjaan pengelola dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG).

“Mereka tidak memerlukan mobilitas dalam bekerja,” kata Yahya.

Dia juga menyoroti minimnya informasi yang diterima Komisi IX DPR terkait proses pengadaan kendaraan tersebut. Akibatnya, fungsi pengawasan parlemen terhadap penggunaan anggaran BGN pada masa kepemimpinan Dadan Hindayana tidak dapat berjalan secara optimal.

Selain persoalan kebutuhan operasional, Yahya mengkritik perusahaan penyedia kendaraan yang dinilainya tidak menjalankan pengadaan secara profesional. Dia menyoroti tidak tersedianya jaringan dealer maupun layanan purnajual yang memadai untuk mendukung operasional kendaraan tersebut.

“Perusahaan pengadaan tidak profesional, tidak punya dealer dan tempat service-nya. Yang paling disesalkan harganya di-mark up,” ucap Yahya.

Kendati demikian, dia tetap mendukung gagasan yang disampaikan Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, agar seluruh aset yang telah dibeli menggunakan uang negara dapat dimanfaatkan secara maksimal. Menurut dia, pendekatan tersebut lebih menguntungkan dibandingkan membiarkan barang-barang pengadaan terbengkalai.

Sebelumnya, Agustina menjelaskan bahwa motor listrik untuk operasional SPPG merupakan pengadaan yang dilakukan pada masa kepemimpinan sebelumnya. Karena telah dibelanjakan menggunakan anggaran negara, BGN berupaya mencari skema pemanfaatan terbaik agar aset tersebut tetap memiliki nilai guna.

“Iya. Nanti kami akan meminta informasi juga ke Kejaksaan. Poinnya sebenarnya bukan cuma motor, tetapi seluruh barang yang sudah dibelanjakan pada 2025, termasuk perangkat IT, ingin kami maksimalkan pemanfaatannya,” ujar Agustina usai rapat tertutup dengan Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (15/6/2026).

Dia menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap motor listrik. Berbagai barang pengadaan lain yang sempat menjadi perhatian publik juga akan ditinjau kembali agar tetap bisa digunakan sesuai kebutuhan organisasi.

“Tapi poinnya enggak cuma itu. Kemarin sempat disebut laptop, IoT, CCTV, dan sebagainya yang memang sudah telanjur dibayar, maka harus dimaksimalkan,” kata Agustina.

Menurut dia, pemanfaatan seluruh aset yang telah dibeli merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran BGN pada 2026. Dengan mengoptimalkan barang yang sudah tersedia, lembaga tersebut tidak perlu kembali melakukan pengadaan dengan fungsi yang sama pada tahun berikutnya.

Agustina menegaskan bahwa BGN tengah melakukan penyisiran anggaran secara menyeluruh untuk memastikan setiap belanja negara menghasilkan manfaat yang maksimal. Karena itu, pengadaan baru yang memiliki keluaran serupa dengan aset yang sudah tersedia akan dievaluasi secara ketat.

“Nah, itu salah satu cara juga 2026 kami sisir anggarannya. Yang output-nya kurang lebih sama dengan pengadaan 2025, kami bilang tidak. Itu tidak ada lagi di 2026,” ujar dia. Rencana hibah motor listrik kepada guru honorer kini menjadi salah satu opsi yang mengemuka di tengah evaluasi aset BGN. Namun, sebelum kebijakan tersebut dijalankan, BGN menyatakan akan terlebih dahulu berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Agung guna memastikan seluruh proses berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.