Di Tengah Gelombang Demo, Istana Klaim Prabowo Sedang Jalankan Reformasi Jilid II

Istana Kepresidenan merespons berbagai tuntutan yang disuarakan mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat dalam aksi demonstrasi di kawasan Bundaran HI, Jakarta Pusat. Pemerintah menegaskan berbagai langkah perbaikan telah dijalankan untuk menjawab aspirasi publik, mulai dari efisiensi anggaran hingga reformasi ekonomi nasional.

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Muhammad Qodari, mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah kebijakan strategis yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran negara, ketahanan energi, pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta pembenahan tata kelola ekonomi.

Menurut dia, salah satu tuntutan yang disampaikan mahasiswa berkaitan dengan penghentian pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut justru telah melakukan langkah efisiensi sejak awal masa pemerintahannya.

"Yang dilakukan Pak Prabowo selama ini justru menghentikan pemborosan di berbagai sektor," ujar Qodari dalam keterangannya, Sabtu (13/6/2026).

Dia menjelaskan, pemerintah memangkas sejumlah pos belanja yang dinilai tidak mendesak dan tidak memiliki urgensi tinggi. Kebijakan tersebut diklaim berhasil menghemat anggaran negara hingga sekitar Rp300 triliun.

Selain melakukan penghematan, pemerintah juga berupaya menutup berbagai potensi kebocoran anggaran negara. Salah satu langkah yang ditempuh adalah memperkuat tata kelola aset dan kekayaan negara melalui pembentukan Danantara.

"Kalau soal kebocoran, Bapak Presiden adalah panglima paling depan dalam melawan kebocoran. Karena itu beliau harus didukung oleh teman-teman mahasiswa," kata Qodari.

Menanggapi tuntutan terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi, Dia menilai kondisi tersebut tidak bisa dilepaskan dari dinamika global. Ketergantungan Indonesia terhadap impor energi disebut masih menjadi tantangan utama yang memengaruhi harga energi domestik.

"Kalau soal BBM, faktor dari luar negeri sangat besar karena de facto kita sebagai bangsa memang masih tertinggal," ujarnya.

Dia mengatakan pemerintah saat ini tengah mendorong berbagai program untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Langkah tersebut dilakukan agar Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri dan memperkuat kemandirian nasional.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mengembangkan sejumlah strategi, antara lain program biodiesel B50 untuk solar dan pengembangan campuran etanol E20 pada bensin. Menurut Dia, langkah tersebut merupakan bagian dari agenda besar transformasi sektor energi yang sedang dijalankan pemerintah.

"Bangsa ini harus mandiri. Bangsa ini harus maju. Lepas dari ketergantungan pangan dan energi. Itu yang sedang diupayakan Pak Prabowo," ucapnya.

Qodari juga memastikan bahwa gejolak harga minyak dunia tidak berdampak terhadap BBM bersubsidi. Dia menegaskan harga BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah tetap dipertahankan dan tidak mengalami kenaikan.

Sementara itu, terkait tuntutan penghentian Program Makan Bergizi Gratis, pemerintah memastikan program tersebut akan tetap dilanjutkan. Evaluasi disebut terus dilakukan untuk memperbaiki pelaksanaan program tanpa menghentikan manfaat yang telah dirasakan masyarakat.

"Program apa pun pasti menghadapi dinamika dalam pelaksanaannya. Yang penting bukan berhenti, melainkan melakukan evaluasi dan perbaikan," kata Qodari.

Dia menjelaskan, pemerintah telah mengambil sejumlah langkah korektif, termasuk menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi. Namun kebijakan tersebut tidak berlaku bagi layanan MBG yang telah berjalan dan melayani masyarakat.

Menurut Dia, program MBG menyasar kelompok yang memiliki kebutuhan gizi mendesak seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan pelajar. Karena itu, penghentian program dinilai bukan pilihan yang tepat.

"Yang menerima manfaat ini nyata di lapangan. Ada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah yang membutuhkan dukungan gizi setiap hari," ujarnya.

Qodari menambahkan evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pelaksanaan MBG. Pemerintah akan meninjau kembali penerima manfaat, kondisi SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola program, hingga keterlibatan pelaku usaha dan vendor lokal.

Lebih jauh, Dia menyebut berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah saat ini merupakan bagian dari agenda reformasi yang lebih luas. Bahkan, Presiden Prabowo disebut tengah memimpin apa yang disebut sebagai "reformasi jilid II" untuk memperbaiki struktur ekonomi nasional.

Menurut Dia, reformasi tersebut diarahkan untuk mengoreksi sistem ekonomi yang selama ini dinilai hanya menguntungkan kelompok tertentu. Pemerintah juga disebut memperkuat penegakan hukum di berbagai sektor strategis, termasuk tata niaga minyak dan penertiban perkebunan sawit ilegal.

"Beliau sedang melakukan reformasi terhadap struktur ekonomi Indonesia. Struktur yang selama ini menguntungkan elite tertentu sedang dikoreksi," kata Qodari.

Dia mencontohkan penanganan kasus tata niaga minyak serta langkah Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang menindak jutaan hektar kebun sawit ilegal sebagai bagian dari agenda pembenahan tersebut. Menurut Dia, kebijakan itu menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola sumber daya alam dan aset negara.

Di akhir keterangannya, Qodari menegaskan pemerintah memandang aksi demonstrasi mahasiswa sebagai bagian dari mekanisme demokrasi yang sehat. Pemerintah, kata Dia, tetap terbuka terhadap kritik, masukan, dan berbagai aspirasi yang disampaikan masyarakat. "Tuntutan dari masyarakat dan mahasiswa sangat wajar dalam sistem demokrasi. Tentu kami ingin mendengarkan masukan serta saran dari berbagai kelompok masyarakat, terutama mahasiswa," pungkasnya.