BBM Subsidi Sulit Didapat, Lampung Mulai Kewalahan

LAMPUNG — Antrean panjang BBM bersubsidi, terutama Bio Solar, terus meluas di Lampung pada pertengahan September 2026. Hingga Rabu, antrean dilaporkan terjadi di berbagai kabupaten/kota, bukan lagi hanya Bandar Lampung.

Di Kota Gajah, Lampung Tengah, antrean truk sempat memicu kemacetan sekitar tiga kilometer, sementara di Bandar Lampung antrean kendaraan masih menjadi pemandangan berulang di sejumlah SPBU.

Kondisi serupa sebelumnya terpantau di Lampung Barat, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Di SPBU Kembahang, Kecamatan Batu Brak, Lampung Barat, antrean Pertalite dan Solar pada 14 September dilaporkan mencapai sekitar lima kilometer dan membuat sebagian warga rela menunggu sejak malam.

Di Lampung Selatan, antrean Solar di Sidomulyo juga mengular hingga ratusan meter, sedangkan antrean Pertalite dan Solar turut dikeluhkan warga di Bumi Agung, Lampung Timur.

Dampak paling terasa dialami para pengemudi angkutan yang menggantungkan aktivitasnya pada Solar bersubsidi.

Pada 15 September di SPBU Jalan Soekarno-Hatta, Bandar Lampung, menemukan sopir harus menunggu berjam-jam hingga berhari-hari.

“Ini aja saya udah dua hari dua malam di sini.” ujar sopir truk bernama Ijal.

Sopir lain bahkan mengaku pernah menunggu hingga empat hari sebelum mendapat Solar.

Antrean ini bukan hanya menghabiskan waktu masyarakat, tetapi juga berdampak pada mobilitas dan aktivitas ekonomi.

Barisan truk yang memakan bahu jalan berpotensi memperlambat arus lalu lintas, sementara sopir kehilangan waktu operasional sebelum bisa kembali mengantar muatan.

Di sejumlah lokasi, antrean juga menutup akses usaha di sekitar SPBU. Dengan kata lain, persoalan BBM subsidi di lapangan bukan semata soal angka stok, tetapi juga soal seberapa mudah masyarakat memperoleh bahan bakar ketika dibutuhkan.

Pertamina Patra Niaga menyatakan penyaluran Bio Solar di Lampung sebenarnya sudah ditingkatkan. Rata-rata penyaluran naik dari 2.178 kiloliter per hari pada Januari-April menjadi 2.503 KL per hari pada Mei-Agustus, lalu kembali naik menjadi 2.768 KL per hari pada September 2026.

“Peningkatan konsumsi biosolar saat ini antara lain dipengaruhi oleh disparitas harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi.” kata Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Rusminto Wahyudi

Selisih harga yang lebar memang menjadi salah satu sorotan. Pemprov Lampung menyebut Bio Solar subsidi berada di kisaran Rp6.800 per liter, sementara harga Solar nonsubsidi jauh lebih tinggi.

Kepala Dinas ESDM Lampung Budhi Darmawan mengatakan kondisi tersebut mendorong lebih banyak konsumen beralih ke BBM subsidi.

Pemprov pun telah mengusulkan tambahan kuota Bio Solar sebesar 120.384 KL atau sekitar 15 persen, serta tambahan Pertalite 72.391 KL atau 10,41 persen dari kuota tahun ini.

Di sisi lain, persoalan penyaluran juga mendapat perhatian serius. Pertamina menyebut pengawasan diperkuat melalui verifikasi QR Code, inspeksi bersama pemerintah dan aparat penegak hukum, serta pemeriksaan rekaman CCTV SPBU.

Sepanjang 2026, Pertamina menyatakan telah menerbitkan 70 surat sanksi kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran.

Namun Dinas ESDM Lampung menegaskan bahwa isu penimbunan atau penyalahgunaan yang beredar belum otomatis bisa dianggap terbukti dan tetap membutuhkan temuan serta penindakan dari aparat berwenang.

Situasi ini menunjukkan bahwa klaim stok aman belum serta-merta menghapus persoalan di tingkat konsumen.

Pemerintah daerah telah mengajukan tambahan kuota, Pertamina menambah penyaluran, dan pengawasan diperketat, tetapi antrean masih dirasakan masyarakat di banyak titik.

Bagi warga dan sopir yang harus menunggu berjam-jam bahkan menginap, ukuran keberhasilan paling nyata tetap sederhana, BBM bersubsidi tersedia di SPBU, mudah diperoleh oleh mereka yang berhak, dan tidak membuat masyarakat kehilangan waktu serta pendapatan hanya untuk mengisi tangki.

Sumber: ANTARA, Pertamina Patra Niaga