ASN Jabar Terjerat Judi Online, Nilai Transaksinya Tembus Rp800 Juta

Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengungkap temuan serius mengenai keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam praktik judi online setelah menerima data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Berdasarkan laporan tersebut, terdapat ASN yang melakukan transaksi judi online hingga Rp800 juta hanya dalam satu tahun.

Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengaku terkejut setelah menerima data rinci yang disampaikan PPATK. Dia mengatakan laporan tersebut memuat identitas lengkap ASN beserta nilai transaksi yang diduga berkaitan dengan praktik judi online.

"Saya menerima data lengkap berdasarkan nama dan alamat. Bahkan ada ASN yang nilai transaksinya mencapai ratusan juta rupiah hingga sekitar Rp800 juta dalam setahun. Ini tentu sangat memprihatinkan," ujar Erwan di Bandung.

Menurut dia, kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia. Dengan populasi sekitar 51 juta jiwa, berbagai persoalan sosial seperti judi online dan pinjaman online berkembang semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang lebih terukur.

Dia menjelaskan data yang diterima pemerintah daerah juga menunjukkan nilai transaksi judi online yang melibatkan aparatur negara di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota telah mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun. Nilai tersebut bahkan disebut terus meningkat sehingga menjadi ancaman bagi integritas birokrasi.

Fenomena itu memperlihatkan bahwa judi online tidak lagi identik dengan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Praktik tersebut telah menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari aparatur sipil negara, pejabat pemerintahan, anggota TNI, hingga anggota Polri.

Meski telah mengantongi identitas ASN yang diduga terlibat, Pemprov Jawa Barat memastikan tidak akan membuka data tersebut kepada publik. Pemerintah memilih menempuh mekanisme pembinaan internal melalui Inspektorat sebagai langkah awal untuk memperbaiki disiplin aparatur.

Menurut dia, pembinaan akan dilakukan secara bertahap dengan melibatkan ASN yang bersangkutan, pimpinan perangkat daerah, hingga kepala daerah. Langkah itu diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan sekaligus mencegah bertambahnya kasus serupa di lingkungan pemerintahan.

"Kami akan meminta dilakukan pembinaan secara bertahap, memanggil ASN yang bersangkutan, kepala perangkat daerah, hingga kepala daerah untuk memperkuat pengawasan. Jangan sampai kasus seperti ini terus bertambah setiap tahun," kata Erwan.

Pemprov Jawa Barat berharap setiap organisasi perangkat daerah memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam mengawasi perilaku pegawainya. Penguatan pengawasan internal dinilai menjadi kunci untuk mencegah praktik judi online berkembang lebih luas di lingkungan birokrasi.

Selain memperkuat pengawasan terhadap ASN yang diduga terlibat judi online, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga menggandeng Ombudsman Republik Indonesia untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Kolaborasi tersebut diarahkan agar pelayanan publik berjalan lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi.

Salah satu isu yang menjadi perhatian bersama ialah evaluasi pelaksanaan Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB). Pemerintah daerah berharap berbagai persoalan administrasi yang sempat muncul pada pelaksanaan sebelumnya dapat diantisipasi sehingga tidak kembali terulang pada tahun-tahun mendatang.

Pemprov Jawa Barat menilai penguatan fungsi pengawasan menjadi langkah penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap layanan publik. Karena itu, pemerintah daerah meminta pendampingan Ombudsman agar setiap proses pelayanan berjalan sesuai ketentuan dan mengedepankan prinsip keadilan.

Anggota Ombudsman RI Maneger Nasution menilai keterlibatan aparatur negara dalam praktik judi online maupun pinjaman online tidak dapat dipandang sebagai persoalan hukum semata. Menurut dia, perilaku tersebut juga menyangkut integritas dan etika aparatur sebagai pelayan masyarakat.

"Ini bukan hanya persoalan hukum, tetapi juga etika. Aparatur negara seharusnya menjadi teladan, sehingga persoalan ini juga menjadi perhatian Ombudsman," ujar Maneger.

Dia menegaskan setiap aparatur negara memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga kepercayaan publik melalui sikap dan perilaku yang berintegritas. Keterlibatan dalam aktivitas yang melanggar etika dinilai berpotensi menurunkan profesionalisme birokrasi dan mencederai citra institusi pemerintah.

Menurut dia, persoalan tersebut juga dapat memicu lahirnya praktik maladministrasi apabila tidak segera ditangani secara menyeluruh. Kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

Ombudsman RI menyatakan siap memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Jawa Barat sebagai langkah pencegahan. Pengawasan itu akan diarahkan untuk memastikan setiap instansi menjalankan tata kelola yang transparan, profesional, dan bertanggung jawab.