10 K/L dengan Anggaran Terbesar di RAPBN 2027

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 menempatkan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.504,74 triliun, sedikit turun dibandingkan pagu APBN 2026 sebesar Rp1.510,55 triliun.

Meski total belanja K/L menyusut, sejumlah kementerian dan lembaga tetap memperoleh alokasi jumbo karena menjadi pelaksana program prioritas pemerintah. Data tersebut mengacu pada Nota Keuangan RAPBN 2027 yang telah disampaikan pemerintah kepada DPR RI.

Posisi pertama ditempati Badan Gizi Nasional (BGN) dengan anggaran Rp240,20 triliun. Alokasi ini terutama berkaitan dengan pelaksanaan Program Pemenuhan Gizi Nasional, yang mendapat sekitar Rp232,7 triliun, serta Program Dukungan Manajemen sebesar Rp7,4 triliun.

Besarnya anggaran BGN menunjukkan kuatnya prioritas pemerintah terhadap program pemenuhan gizi masyarakat, termasuk pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di urutan kedua ada Kementerian Pertahanan dengan anggaran Rp189,01 triliun, meningkat sekitar Rp1,91 triliun dibandingkan Rp187,10 triliun pada 2026.

Anggaran tersebut diarahkan antara lain untuk mendukung penguatan pertahanan negara, termasuk kebutuhan modernisasi alat utama sistem senjata (alutsista) dan alat material khusus (almatsus).

Besarnya alokasi juga mencerminkan posisi pertahanan dan keamanan sebagai salah satu klaster pendukung kebijakan fiskal 2027.

Polri berada di peringkat ketiga dengan anggaran Rp139,19 triliun. Nilai tersebut turun sekitar Rp6,86 triliun dari alokasi 2026 sebesar Rp146,05 triliun, tetapi tetap menjadikan Polri sebagai salah satu institusi dengan porsi anggaran terbesar.

Anggaran tersebut menopang fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta berbagai kebutuhan operasional kepolisian.

Selanjutnya, Kementerian Pekerjaan Umum memperoleh Rp114,59 triliun dan berada di posisi keempat.

Anggaran ini turun dari Rp118,50 triliun pada 2026, tetapi tetap menjadi salah satu alokasi terbesar karena sektor infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana merupakan bagian dari program kerja prioritas nasional 2027.

Pemerintah memang menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai salah satu instrumen untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan.

Kementerian Kesehatan menempati peringkat kelima dengan anggaran Rp102,12 triliun, turun dari Rp114 triliun pada 2026.

Setelahnya terdapat Kementerian Agama dengan Rp87,66 triliun dan Kementerian Sosial dengan Rp84,71 triliun.

Ketiga alokasi tersebut menggambarkan besarnya perhatian RAPBN 2027 terhadap pelayanan kesehatan, penyelenggaraan urusan keagamaan, serta perlindungan sosial dan upaya pengentasan kemiskinan.

Pada posisi kedelapan dan kesembilan terdapat dua kementerian yang menangani sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi memperoleh Rp65,17 triliun, sedangkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendapat Rp61,10 triliun.

Keduanya mengalami kenaikan dibandingkan 2026, masing-masing dari Rp61,87 triliun menjadi Rp65,17 triliun dan dari Rp56,68 triliun menjadi Rp61,10 triliun.

Peningkatan tersebut sejalan dengan penempatan pendidikan sebagai salah satu dari delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional 2027. Melengkapi sepuluh besar, Kementerian Keuangan memperoleh Rp49,80 triliun.

Jika seluruh daftar diurutkan berdasarkan besaran alokasi, sepuluh K/L dengan anggaran terbesar RAPBN 2027 adalah BGN (Rp240,20 triliun), Kementerian Pertahanan (Rp189,01 triliun), Polri (Rp139,19 triliun), Kementerian PU (Rp114,59 triliun), Kementerian Kesehatan (Rp102,12 triliun), Kementerian Agama (Rp87,66 triliun), Kementerian Sosial (Rp84,71 triliun), Kemendiktisaintek (Rp65,17 triliun), Kemendikdasmen (Rp61,10 triliun), dan Kementerian Keuangan (Rp49,80 triliun).

Dengan demikian, komposisi anggaran terbesar RAPBN 2027 memperlihatkan fokus pemerintah pada gizi, pertahanan-keamanan, infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial, pendidikan, dan pengelolaan fiskal.

Sumber: Kompas.com